ISTANBUL (Arrahmah.id) – Dalam sebuah konferensi internasional tentang pelanggaran hak asasi manusiaa yang digelar pada Rabu (16/2/2022), Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengungkapkan bahwa Populisme memicu Islamofobia di dunia, terutama di Eropa.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa retorika politik yang berlaku saat ini di beberapa bagian Eropa berfungsi untuk melegitimasi meningkatnya Islamofobia di negara-negara ini.
Hanya membuka masjid baru dan mempertahankan masjid yang sudah ada merupakan tantangan yang signifikan, kata Cavusoglu dalam pesan video untuk konferensi tersebut, yang diselenggarakan bersama oleh kementerian kehakiman dan luar negeri Turki, serta Komisi Hak Asasi Manusia Independen Organisasi Kerjasama Islam (OKI).
Dalam pemahaman Barat, kata Cavusoglu, persaingan dan konflik merupakan dinamika utama di balik pembangunan masyarakat, sedangkan peradaban Islam mendorong kerukunan, rasa hormat, dan solidaritas.
Mengingat bahwa OKI menandai tanggal 15 Maret sebagai Hari Internasional untuk Memerangi Islamofobia setelah serangan teroris 2019 yang menargetkan dua masjid di kota Christchurch, Selandia Baru, Cavusoglu meminta negara-negara Muslim berusaha untuk mendesak keputusan serupa di Majelis Umum PBB.
Dia juga menyoroti isolasi internasional Republik Turki Siprus Utara (TRNC) dan perampasan anggota minoritas Turki Yunani dari hak asasi mereka yang paling dasar, dengan mengatakan bahwa negara-negara Muslim harus mencari solusi untuk masalah besar ini.
Turki juga akan terus menjaga tantangan yang dihadapi Palestina dalam agenda dunia, pungkasnya, sebagaimana dilansir Anadolu Agency.
Dalam pesan video terpisah, Ketua Parlemen Turki Mustafa Sentop menegaskan bahwa Islamofobia telah dianut sebagai kebijakan negara oleh beberapa negara, dan menjadi salah satu bentuk rasisme yang tersebar luas.
Contoh nyata Islamofobia dapat diamati di hampir setiap bidang kehidupan sehari-hari, termasuk ruang publik, media, akademisi, dan organisasi internasional, kata Sentop.
Mengacu pada keadaan minoritas Turki di Yunani, Sentop mengatakan para anggotanya telah menghadapi masalah serius dan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, menyerukan kepada anggota OKI untuk merespons secara tegas terhadap Athena. (rafa/arrahmah.id)
