LUCKNOW (Arrahmah.com) – Menteri utama negara bagian Uttar Pradesh India telah menampik tuduhan dari kelompok hak asasi manusia atas pelanggaran polisi selama protes terhadap undang-undang kewarganegaraan baru, memuji sikap kerasnya “memulihkan ketenangan di jalanan”.
Negara bagian utara telah menjadi saksi gejolak paling hebat atas undang-undang kewarganegaraan yang dicetuskan Perdana Menteri Narendra Modi, yang menurut para aktivis diskriminatif terhadap komunitas Muslim, yang merupakan 14% dari populasi India.
Dari sedikitnya 25 orang yang telah terbunuh sejak protes dimulai bulan ini, 19 di antaranya di Uttar Pradesh (UP), negara bagian terpadat di India.
Menteri utama negara bagian itu, Yogi Adityanath, seorang pendeta Hindu garis keras yang merupakan anggota partai nasionalis Hindu Modi, mengatakan kebijakan kerasnya telah mengakhiri masalah.
“Setiap perusuh kaget. Setiap pembuat onar heran. Melihat ketatnya pemerintahan Yogi, semua orang diam,” kata salah satu akun resmi Adityanath yang terverifikasi di Twitter, Jumat malam (27/12/2019).
Pekan lalu, pemerintahnya mengatakan menuntut jutaan rupee dari lebih dari 200 orang, mengancam akan menyita properti mereka untuk membayar kerusakan selama protes.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengecam apa yang mereka katakan sebagai penahanan massal dan kekerasan berlebihan di negara bagian itu, tempat para petugas menangkap massal lebih dari 1.000 orang.
Undang-undang kewarganegaraan memudahkan anggota minoritas agama dari tetangga mayoritas Muslim di India – Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan – yang menetap di India sebelum 2015 mendapatkan kewarganegaraan tetapi tidak menawarkan konsesi yang sama kepada umat Islam.
Para kritikus mengatakan UU – dan rencana untuk pendaftaran kewarganegaraan nasional – mendiskriminasi umat Islam dan merupakan serangan terhadap konstitusi sekuler oleh pemerintah Modi.
Namun sebuah video yang beredar di media sosial kemungkinan akan menambah kekhawatiran mereka yang khawatir tentang nasib umat Islam. Video ini menunjukkan seorang perwira polisi UP mengusir seorang demonstran. “Pergi ke Pakistan jika anda tidak ingin tinggal di sini!” seperti dikutip dari kilasan video tersebut.
Pejabat itu, Akhilesh Narayan Singh, mengatakan kepada Reuters bahwa beberapa pemrotes meneriakkan slogan-slogan pro-Pakistan.
“Dalam situasi ini saya menyuruh mereka pergi ke Pakistan,” katanya, Sabtu (28/12).
Pejabat dari partai oposisi akan memimpin protes pada Sabtu (28/12) di bawah slogan “Save Constitution-Save India”.
“Mereka dapat menghukum kita, menjebloskan kita ke penjara, menyita properti kita tetapi mereka tidak akan dapat menghentikan kita untuk melanjutkan protes ini,” kata Akhilesh Tomar, seorang aktivis mahasiswa yang telah bekerja sama dengan Kongres untuk mengoordinasikan protes di empat titik yang didominasi Muslim di Uttar Pradesh.
Protes juga direncanakan di negara bagian timur laut Assam, di mana migrasi telah lama menjadi isu politik yang cukup sensitif. (Althaf/arrahmah.com)
