DUMAI (Arrahmah.com) – Menteri Perindustrian (Menperin), MS Hidayat, menyatakan, pencanangan klaster kelapa sawit yang dilakukan pemerintah akan mengundang investor untuk mengembangkan industri hilir berbasis sumber daya alam.
“Industri hilir kelapa sawit di Kuala Enok dan Dumai bukan saja penting bagi Riau tetapi juga tatanan perekonomian nasional karena mampu mengundang investor dengan sendirinya,” ujar Menperin.
Menperin menyatakan hal itu ketika pencanangan pengembangan klaster industri berbasis pertanian dan oleochemical di Kuala Enok dan Dumai yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, di Kawasan Industri Dumai (KID), Pelintung, Dumai, Riau, Sabtu (23/1).
Lebih lanjut, MS Hidayat mengatakan, Indonesia sebagai salah satu negara yang mengandalkan kekayaan yang berbasis pada sumber daya alam masih dilirik oleh para investor luar negeri.
Potensi kluster industri hilir kelapa sawit sebagai negara penghasil utama minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dengan areal perkebunan pada tahun 2008 seluas 6,6 juta hektarE dengan produksi 18 juta ton CPO.
Dengan produksi 18 juta ton itu, Indonesia merupakan penyumbang terbesar kebutuhan CPO dengan persentase 50,2 persen dari total produksi sawit dunia dengan penyumbang devisa bagi negara sebesar 13,79 miliar dolar AS.
Pada beberapa tahun ke depan Indonesia akan mengurangi volume ekspor CPO secara bertahap seperti pada tahun 2015 volume yang diekspor hanya sekitar 50 persen dari total produksi dan pada 2020 menjadi 30 persen dan sebagaian besar CPO itu dikembangkan menjadi industri hilir.
Rentetan panjang dari bahan baku CPO atau minyak mentah kernel sawit (Crude Palm Kernel/CPK) diharapkan membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia karena mulai dari pembibitan, penanaman, mesin, pengolahan, hingga distribusi akan memberi nilai tambah ekonomi.
“Proses transformasi CPO dan CPK menjadi industri hilir baik barang konsumsi makanan atau energi terbarukan seperti `bio fuel` diharapkan membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat karena kita punya pasar domestik sendiri,” jelasnya.
Meski demikian, dewasa ini pengembangan industri hilir kelapa sawit nasional memiliki sejumlah masalah yang harus dihadapi mulai dari bahan baku, transportasi, kebijakan pemerintah setempat, sumber daya manusia dan jasa perbankan.
Oleh karena itu dibutuhkan keseriusan pemerintah di daerah dalam membangun infrastruktur seperti perbaikan jalan, sedangkan pemerintah pusat akan memberikan insentif melalui kebijakan fiskal, kata Menperin.
Melalui kebijakan pengembangan klaster industri berbasis pertanian dan oleochemical pemerintah telah menetapkan tiga provinsi di Indonesia yakni Riau, Sumatra Utara dan Kalimantan Timur sebagai tempat pengembangan industri hilir kelapa sawit itu.
“Alasan pemerintah menetapkan ketiga lokasi itu lebih melihat potensi sumber daya alam dan kesiapan daerah itu sendiri,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa. (ant/arrahmah.com)
