TEL AVIV (Arrahmah.id) – Josep Borrel, Perwakilan Tinggi Uni Eropa (UE) untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan, mengecam Menteri Keuangan sayap kanan “Israel” Bezalel Smotrich setelah pengumumannya tentang rencana perluasan pemukiman dan mempersenjatai pemukim.
“Saya terkejut mengetahui bahwa di tengah perang, [pemerintah] “Israel” siap memberikan dana baru untuk membangun lebih banyak permukiman ilegal. Ini bukan pembelaan diri dan tidak akan membuat “Israel” lebih aman. Permukiman tersebut merupakan pelanggaran berat [Hukum Manusia Internasional], dan merupakan tanggung jawab keamanan terbesar “Israel”,” tulis Borrell di X.
Smotrich mempresentasikan anggaran 2023 pekan ini, di mana ia mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk perang di Jalur Gaza, termasuk $4,5 miliar untuk pertahanan dan $3,6 miliar untuk kebutuhan perang sipil.
Dia juga mengalokasikan lebih dari $190 juta untuk melanjutkan proyek permukiman di Tepi Barat, dan $530 juta untuk Kementerian Keamanan Nasional, yang dipimpin oleh Itamar Ben-Gvir, untuk mempersenjatai pemukim di Tepi Barat yang diduduki dan membentuk tim milisi bersenjata dan polisi.
Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa anggaran Smotrich adalah “pengabaian terhadap posisi internasional dan Amerika dalam mendukung solusi dua negara.”
“Menyetujui proposal ini menunjukkan kegigihan “Israel” dalam mempercepat laju aneksasi Tepi Barat yang diduduki… mengeksploitasi perang genosida terhadap Jalur Gaza untuk menciptakan fakta-fakta baru di Tepi Barat yang diduduki,” kata kementerian tersebut.
Borrel menulis di kolom Financial Times bahwa konflik “Israel”-Palestina harus diakhiri.
“Miopia politik kita, yang menganggap konflik ini dapat diatasi dengan hanya sekedar basa-basi terhadap solusi dua negara dan kemudian membiarkannya memburuk, harus diakhiri,” tulisnya.
Dia menambahkan bahwa membiarkan konflik berlarut-larut tanpa memperbaikinya “dapat memicu perpindahan penduduk, termasuk ke Eropa, dan memperburuk risiko terorisme dan ketegangan antarkomunitas.”
Dia menyimpulkan bahwa “keamanan “Israel” memerlukan pembentukan negara Palestina di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur.” (zarahamala/arrahmah.id)
