JAKARTA (Arrahmah.com) – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menghimbau agar kepala daerah bekerja sama dengan organisasi masyarakat seperti Front Pembela Islam (FPI). FPI harus dilihat secara proporsional.
“Ya, karena selama ini kita posisikan seperti itu. Kalau kita rangkul, kita ajak kerja sama, dia (FPI) kan aset bangsa juga. Kalau kesalahan ya salah. Tapi kan yang baiknya, ada juga. Waktu di Aceh (tsunami) misalnya dia datang membantu,” kata Gamawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (24/10/2013).
BacaJuga
Gamawan mengatakan, pernyataannya terkait keterlibatan ormas dalam pembangunan dikembangkan sesuai bidang masing-masing. Ia mencontohkan, pemda dapat melibatkan FPI di bidang keagamaan. Menurutnya, FPI bisa diajak kerja sama ketika peringatan hari besar agama Islam.
“Ada prinsip di pemerintahan modern, pemerintah itu lebih banyak mengemudi dibanding mendayung. Jadi jangan ada, baik media, LSM, atau ormas yang tidak bekerja sama dengan pemerintah demi kepentingan bangsa. Itulah civil society. Selama ini kan seolah-olah ini pihak yang mengkritik dan ini yang dikritik. Kalau bersama-sama itu tidak ada lagi,” kata Gamawan.
Seperti diberitakan, imbauan Gamawan agar kepala daerah bekerja sama dengan FPI disampaikan ketika pembukaan Rapat Kerja Nasional Pengelolaan Kawasan Perkotaan Tahun 2013 pagi tadi. Pernyataan itu langsung dikritik, bahkan dihujat.
FPI seringkali ditampilkan oleh media massa sebagai kelompok radikal, garis keras dan sebagainya. Padahal faktanya FPI banyak memberikan kontribusi dalam pembangunan karakter bangsa seperti perjuangan FPI dalam hal menolak minuman keras lewat jalur hukum, di mana miras banyak memakan korban di beberapa daeerah. Hal ini didukung oleh masyarakat.
Di sisi lain FPI juga menrjunkan relawan pada saat bencana alam atau musibah seperti kebakaran. Bahkan di kantor pusat DPP FPI di Petamburan Jakarta Pusat ada klinik pengobatan gratis yang di buka untuk masyrakat umum.
(azmuttaqin/k/arrahmah.com)
