Menag : Fenomena kekerasan dirakayasa

JAKARTA (Arrahmah.com) – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Suryadharma Ali, menilai kekerasan yang banyak terjadi di tanah air belakangan ini bukan terjadi begitu saja. Menurutnya ada pihak yang sengaja menciptakan konflik horizontal tersebut.

“PPP mensinyalir kekerasan tidak berdiri sendiri, dipengaruhi paham antikemapanan, mengganggu agenda pembangunan, dan menyebarkannya ke seluruh daerah,” kata Suryadharma Ali dalam peringatan ulang tahun PPP ke-39 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu, (19/2).

Suryadharma menyatakan, bahwa kekerasan-kekerasan komunal yang terjadi tersebut tidak dapat ditolerir. Meskipun dengan berbagai latar belakang, seperti persoalan pilkada, konflik perebutan sumber daya, atas nama keagamaan, atau atas dasar ketersinggungan etnis, kampung atau wilayah.

Menurutnya, kekerasan itu telah membuat kehidupan berbangsa menjadi terganggu.

“Semua itu menciderai kerukunan dalam masyarakat,” kata Menteri Agama tersebut.

Suryhadarma menjelaskan, ketika demokrasi menjadi jalan yang dipilih oleh Indonesia, maka kegaduhan pasti menyertainya.

 “Karena pada demokrasi, setiap suara memiliki hak yang sama,” ujarnya.

Tapi, tambahnya, kegaduhan yang dibuat-buat untuk kepentingan pribadi dan ego sesaat.

 “Kegaduhan perlu dibatasi dalam rangka pendidikan dan pendewasaan demokrasi,” ucap Suryadharma.

 

Dia mencontohkan beberapa kejadian, di antaranya adalah kekerasan terhadap pengurus teras Front Pembela Islam di Kuala Kapuas, Kalteng. Atau, fasilitas jamaah Ahmadiyah yang dirusak massa dan lainnya.

“Pendeknya, makin sering kekerasan digunakan untuk mengatasi perbedaan. Kita kehilangan jati diri sebagai manusia Indonesia, yang ramah dan gotong royong,” tandasnya.(bilal/arrahmah.com)

JAKARTA (Arrahmah.com) – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Suryadharma Ali, menilai kekerasan yang banyak terjadi di tanah air belakangan ini bukan terjadi begitu saja. Menurutnya ada pihak yang sengaja menciptakan konflik horizontal tersebut.

“PPP mensinyalir kekerasan tidak berdiri sendiri, dipengaruhi paham antikemapanan, mengganggu agenda pembangunan, dan menyebarkannya ke seluruh daerah,” kata Suryadharma Ali dalam peringatan ulang tahun PPP ke-39 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu, (19/2).

Suryadharma menyatakan, bahwa kekerasan-kekerasan komunal yang terjadi tersebut tidak dapat ditolerir. Meskipun dengan berbagai latar belakang, seperti persoalan pilkada, konflik perebutan sumber daya, atas nama keagamaan, atau atas dasar ketersinggungan etnis, kampung atau wilayah.

Menurutnya, kekerasan itu telah membuat kehidupan berbangsa menjadi terganggu.

“Semua itu menciderai kerukunan dalam masyarakat,” kata Menteri Agama tersebut.

Suryhadarma menjelaskan, ketika demokrasi menjadi jalan yang dipilih oleh Indonesia, maka kegaduhan pasti menyertainya.

 “Karena pada demokrasi, setiap suara memiliki hak yang sama,” ujarnya.

Tapi, tambahnya, kegaduhan yang dibuat-buat untuk kepentingan pribadi dan ego sesaat.

 “Kegaduhan perlu dibatasi dalam rangka pendidikan dan pendewasaan demokrasi,” ucap Suryadharma.

 

Dia mencontohkan beberapa kejadian, di antaranya adalah kekerasan terhadap pengurus teras Front Pembela Islam di Kuala Kapuas, Kalteng. Atau, fasilitas jamaah Ahmadiyah yang dirusak massa dan lainnya.

“Pendeknya, makin sering kekerasan digunakan untuk mengatasi perbedaan. Kita kehilangan jati diri sebagai manusia Indonesia, yang ramah dan gotong royong,” tandasnya.(bilal/arrahmah.com)