JAKARTA (Arrahmah.com) – Media dihimbau agar berhati-hati dalam memberitakan pascakerusuhan di Ambon, Maluku. Pasalnya, konflik antarkelompok yang terjadi di Ambon kemarin bisa membesar bahkan meluas jika pers salah menyikapi.
Demikian yang diungkapkan Mahfudz Siddiq, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin (12/9/2011).
Mahfudz menjelaskan pers dengan kecepatan informasinya telah membuka pengetahuan masyarakat tentang apa yang akan terjadi dan menggerakkan masyarakat untuk melakukan sesuatu. Terkait hal tersebut peran pers sangat besar untuk membatasi pihak-pihak yang ingin memancing di air keruh.
“Namun, di sisi lain, pers harus hati-hati agar tidak melakukan pola pemberitaan yang justru bisa memicu perluasan konflik, antara lain, mengungkap kembali potret berdarah Ambon masa lalu,” kata dia.
Mahfudz berpendapat bahwa penayangan berulang-ulang peristiwa kerusuhan, pemberitaan yang fokus pada korban-korban kekerasan, serta publikasi komentar narasumber yang cenderung negatif akan makin memperkeruh situasi di Ambon.
“Pemberitaan seperti itu akan menguak kembali trauma masyarakat Ambon terhadap konflik masa lalu yang masih dalam tahap pemulihan,” pungkas politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Sementara itu, para tokoh agama Maluku juga mengimbau masyarakat terutama yang berada di kota Ambon dan sekitarnya agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu meyesatkan sehubungan pertikaian antarwarga pada Minggu (11/9) siang.
Imbauan para tokoh agama dari masing-masing agama tersebut dibacakan Kakanwil Kementerian Agama Maluku, Mohammad Atamimi, di Ambon, Selasa (13/9).
Imbauan tersebut ditandatangi Ketua MUI Maluku, Idrus Toekan, Ketua BPH Sinode GPM, John Ruhulesin, Uskup Diosis Amboina, Mgr.P.C. Mandagie, Ketua Walubi Maluku, J.Jauwerissa, Sekretaris PHDI Maluku, I Wayan Sutapa dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Maluku, Idris Latuconsina.
Selain dihimbau untuk tidak mudah mempercayai isu-isu dari pihak yang tidak bertanggung jawab, warga juga diminta untuk segera melaporkan setiap kejadian yang ada di tengah-tengah masyarakat kepada pihak keamanan dan tidak main hakim sendiri.
Meskipun demikian, masyarakat tetap perlu waspada terhadap orang tidak dikenal yang datang di lingkungan masing-masing dan segera melaporkan kepada pihak berwajib serta menyerahkan semua masalah yang terjadi akhir-akhir ini kepada aparat berkompoten.
“Mari sama-sama kita memerangi provokator dengan isu-isu menyesatkan yang sebenarnya tidak menginginkan kedamaian abadi di Maluku,” ujar Mohammad Atamimi.
Wagub Maluku, Said Assagaff mengatakan, Pemprov setempat juga telah membentuk pos komando (Posko) pengaduan masyarakat yang mulai operasional hari ini (Selasa).
Posko diketuai Asisten Ekonomi, Burhan Bandjar dan Sekretaris Kepala Kesbangpol, A.R. Renuat akan menampung berbagai permasalahan disampaikan masyarakat dan meneruskannya kepada pihak-pihak berkompoten untuk ditangani.
Berdasarkan investigasi yang dilakukan aparat kepolisian terungkap bahwa kematian Darvis Saiman, tukang ojek warga kelurahan Waehaong, kecamatan Nusaniwe yang menyulut pertikaian antarwarga Minggu (11/9) siang adalah kecelakaan lalu lintas murni. (dbs/arrahmah.com)
