DAMASKUS (Arrahmah.id) – Pemerintahan baru Suriah mengumumkan pengangkatan Maysaa Sabrine sebagai gubernur Bank Sentral Suriah, menandai momen bersejarah karena ia menjadi wanita pertama yang memegang posisi ini.
Sabrine memegang gelar master di bidang akuntansi dari Universitas Damaskus dan merupakan akuntan publik bersertifikat.
BacaJuga
Dia telah menjadi anggota dewan direksi di Bursa Efek Damaskus sejak Desember 2018, mewakili bank sentral.
Sabrine juga menjabat sebagai wakil gubernur bank sentral dan memimpin Divisi Kontrol Kantor.
Sabrine menggantikan Mohammed Issam Hazime, yang memegang jabatan tersebut sejak 2021.
Hazime melanjutkan masa jabatannya setelah ditunjuk oleh Presiden Bashar al-Assad saat itu, tetapi digantikan setelah Assad digulingkan oleh serangan perlawanan, yang dipimpin oleh Ha’iah Tahrir Syam (HTS) , pada 8 Desember.
Upaya liberalisasi ekonomi
Di bawah pemerintahan baru, Bank Sentral telah beralih ke liberalisasi ekonomi, menghapus pra-persetujuan untuk impor dan ekspor, serta melonggarkan kontrol mata uang asing.
Akan tetapi, Suriah dan sistem perbankannya masih berada di bawah sanksi Barat yang signifikan.
Setelah Assad jatuh, bank tersebut menilai asetnya di tengah laporan penjarahan. Gudang utama tetap utuh, menyimpan hampir 26 ton emas.
Namun, cadangan mata uang asing telah anjlok dari $18 miliar pada 2011 menjadi sekitar $200 juta.
Kepemimpinan dan representasi
Sabrine adalah wanita kedua yang ditunjuk untuk peran kunci oleh pemerintahan baru Suriah, setelah Aisha al-Dibs, yang ditunjuk sebagai kepala Kantor Urusan Perempuan di bawah pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Ahmad Asy Syaraa.
Meskipun ada pengangkatan ini, kekhawatiran tetap ada di kalangan warga Suriah tentang potensi marginalisasi kaum minoritas dan perempuan di bawah pemerintahan baru.
Komentar terkini al-Dibs tentang peran organisasi feminis telah memicu kemarahan publik, dengan banyak yang khawatir bahwa pemerintah baru mungkin akan mengadopsi kebijakan yang membatasi partisipasi perempuan dalam kehidupan publik.
Sebagai tanggapan, Menteri Luar Negeri Suriah yang baru diangkat, Assaad al-Shibani, menyatakan di platform media sosial X bahwa pemerintahnya akan “mendukung” perempuan dan “sepenuhnya mendukung hak-hak mereka”.
“Kami percaya pada peran aktif perempuan dalam masyarakat, dan kami yakin pada kapasitas mereka,” katanya.
“Wanita Suriah berjuang bertahun-tahun demi tanah air yang merdeka, yang menjaga martabat dan status mereka.” (zarahamala/arrahmah.id)
