PRAYAGRAJ (Arrahmah.com) – Badan Wakaf Pusat Sunni Uttar Pradesh pada hari Selasa (13/4/2021) mengajukan petisi yang mendesak Pengadilan Tinggi Allahabad segera menindaklanjuti kasus Masjid Gyanvapi.
Pengadilan di kota Varanasi, Uttar Pradesh, India, pada Selasa (8/9) tahun lalu telah mengeluarkan perintah agar Survei Arkeologi India (ASI) untuk mencari tahu apakah Masjid Gyanvapi yang berusia berabad-abad mengalami perubahan atau ada struktur yang tumpang tindih.
BacaJuga
Mereka diminta untuk menyelidiki adanya kemungkinan masjid tersebut berdiri di wilayah Kuil Kashi Vishwanath.
Keputusan pengadilan ini mengikuti petisi yang diajukan kelompok Hindu sayap kanan yang mengklaim bahwa Kaisar Mughal Aurangzeb menghancurkan sebagian kuil untuk membangun masjid pada abad ke-17.
Pengacara Badan Wakaf Pusat Sunni Uttar Pradesh Kumar Gupta berpendapat bahwa perintah pengadilan tersebut ilegal dan tanpa dasar hukum yang jelas.
“Kami ingin Pengadilan Tinggi Allahabad untuk menentang keputusan pengadilan yang lebih rendah dan mengajukan petisi,” kata Gupta kepada wartawan, seperti dilansir Clarion India (14/4).
Sebelumnya, manajemen masjid Gyanvapi pun telah mengajukan keberatan ke Pengadilan Tinggi Allahabad dalam kasus tersebut.
Petisi tersebut menyatakan bahwa pengadilan yang lebih rendah telah mengabaikan seluruh keputusan tertulis dan Undang-Undang Tempat Ibadah (Ketentuan Khusus), 1991 dan Perintah 7 Aturan 11D dari Kode Acara Perdata.
Varanasi adalah daerah yang dikuasai Perdana Menteri Narendra Modi dari nasionalis Hindu Partai Bharatiya Janata (BJP).
Partai ini menjadi terkenal sebagai kekuatan politik pada 1980-an melalui gerakan untuk membangun kuil Ram di Ayodhya.
Pada 1992, massa menghancurkan Masjid Babri, yang menurut kelompok Hindu dibangun oleh seorang jenderal Babur, pendiri dinasti Mughal di anak benua India.
Penghancuran masjid memicu kerusuhan agama yang mematikan di seluruh India, menewaskan lebih dari dua ribu orang, dan menurut sejarawan, secara permanen merusak tatanan sosial India.
Pada November 2019, atas perintah Mahkamah Agung India yang kontroversial, menyerahkan situs yang disengketakan di Ayodhya kepada penggugat Hindu dan mengizinkan pembangunan kuil Ram di bawah pengawasan pemerintah.
Pengadilan tinggi memberikan putusan meskipun ada putusan bahwa tidak ada bukti yang mendukung tuduhan bahwa masjid tersebut dibangun setelah menghancurkan sebuah kuil Ram.
Pada Agustus tahun lalu, ketika pandemi Covid-19 melanda di seluruh India, Modi terbang ke Ayodhya bersama delegasi politisi senior BJP dan melakukan upacara peletakan batu pertama untuk kuil bar. Kuil ini rencananya akan diresmikan sebelum pemilihan nasional 2024.
Di Varanasi juga, pemerintah Modi mengawasi pembangunan proyek besar untuk memamerkan Kuil Vishwanath, yang menyebabkan pembongkaran kuil-kuil kecil berusia berabad-abad dan bangunan lain di bagian tertua kota.
Seperti Ayodhya, sengketa di Varanasi juga sudah berlangsung puluhan tahun dan pertama kali sampai ke pengadilan pada 1991, ketika para pendeta Hindu meminta izin untuk beribadah di kawasan Masjid Gyanvapi.
Sengketa tersebut memaksa pemerintah federal untuk mengesahkan Undang-Undang Tempat Ibadah (Ketentuan Khusus), 1991 yang mencegah konflik sengketa agama yang mirip dengan masalah Masjid Babri – Kuil Ram.
Undang-undang melarang perubahan semua tempat keagamaan seperti yang ada pada 15 Agustus 1947. Perintah pengadilan pada Kamis tersebut dinilai banyak pihak melanggar undang-undang tersebut. Sebuah langkah kontroversial, Mahkamah Agung bulan lalu setuju untuk meninjau ulang.
Sengketa masjid-kuil telah menjadi pusat politik supremasi Hindu di India. Kelompok Hindu sayap kanan seperti Vishwa Hindu Parishad (VHP) telah lama menuntut “pembebasan” kuil di seluruh negeri.
“Perintah pengadilan membuka jalan bagi kebenaran terungkap dan semua orang harus menyambutnya. Bahkan jika perintah ini datang setelah 30 tahun, setidaknya itu menunjukkan jalan untuk pembebasan kuil, ”klaim juru bicara VHP Vinod Bansal. (hanoum/arrahmah.com)
