LAHORE (Arrahmah.id) – Mantan Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, mengatakan pada Rabu (15/3/2023) bahwa ia akan memenuhi panggilan pengadilan, sementara para pendukungnya terus bentrok dengan pasukan keamanan yang datang untuk menangkapnya karena tidak hadir dalam sebuah kasus yang menimpanya terkait dengan penjualan hadiah-hadiah negara.
Kekerasan yang meletus pada Selasa dan melibatkan pasukan keamanan yang menembakkan gas air mata dan meriam air ke arah kerumunan massa yang melempari batu yang telah mengepung rumah Khan di Lahore, menambah ketidakstabilan di Pakistan yang bersenjata nuklir, yang tengah berjuang menghadapi krisis ekonomi dan menunggu dana talangan dari Dana Moneter Internasional (IMF).
Sebuah pengadilan yang lebih rendah di ibu kota Islamabad pekan lalu telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Khan karena menentang perintah untuk hadir di pengadilan untuk membela diri atas tuduhan bahwa ia secara tidak sah menjual hadiah negara yang diberikan kepadanya oleh para pejabat asing ketika ia menjabat sebagai perdana menteri dari tahun 2018 hingga 2022.
Dalam sebuah tweet, Khan mengatakan ia telah menandatangani “surat jaminan” yang akan menjamin kehadirannya di pengadilan pada tenggat waktu 18 Maret, dan ajudan seniornya, Fawad Chaudhry, mengatakan bahwa partai Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf, telah meminta pengadilan untuk menghentikan penangkapannya.
“Kami telah meminta polisi untuk menunggu sampai ada keputusan pengadilan mengenai masalah ini,” tambah Chaudhry, mantan menteri informasi, lansir Arab News.
Tidak segera jelas kapan pengadilan akan memutuskan.
Proses hukum terhadap Khan dimulai setelah ia digulingkan dari jabatannya dalam pemungutan suara di parlemen awal tahun lalu. Sejak saat itu, ia telah menuntut pemilihan cepat dan mengadakan demonstrasi protes di seluruh negeri, dan tertembak dan terluka dalam salah satu demonstrasi tersebut. Perdana Menteri saat ini Shehbaz Sharif telah menolak tuntutan Khan, dan mengatakan bahwa pemilu akan diadakan sesuai jadwal akhir tahun ini.
Khan (70), mantan pemain kriket internasional yang menjadi politisi, masih memiliki basis dukungan yang besar di Pakistan. Dalam sebuah pesan video yang disiarkan oleh partainya, ia menyalahkan pemerintah karena mencoba menangkapnya, dan meminta para pendukungnya untuk terus berjuang.
“Jika sesuatu terjadi pada saya, atau saya dipenjara, atau mereka membunuh saya, Anda harus membuktikan bahwa bangsa ini akan terus berjuang meskipun tanpa Imran Khan,” katanya.
Dalam sebuah pernyataan pada Selasa malam, Menteri Informasi Marriyum Aurangzeb mengatakan bahwa pemerintah tidak ada hubungannya dengan surat perintah penangkapan terhadap Khan, dan bahwa masalah ini tergantung pada pengadilan.
“Alih-alih bekerja sama dengan aparat penegak hukum, Imran Khan justru melanggar hukum, menentang perintah pengadilan dan menggunakan para pekerja partainya sebagai perisai manusia untuk menghindari penangkapan dan memicu keresahan,” tambahnya. (haninmazaya/arrahmah.id)
