MANILA (Arrahmah.com) – Malaysia pada Ahad (24/9/2017) menyebut Pernyataan Pemimpin ASEAN terkait krisis di negara bagian Rakhine, Myanmar sebagai pernyataan keliru yang tidak sesuai sama sekali dengan situasi sebenarnya di lapangan.
Pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Filipina Alan Peter Cayetano atas nama ASEAN, “mengecam serangan terhadap pasukan keamanan Myanmar pada tanggal 25 Agustus [2017] dan semua tindak kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa warga sipil, penghancuran rumah dan terusirnya sejumlah besar orang.”
Pernyataan tersebut mengatakan bahwa para menteri luar negeri ASEAN “mengakui bahwa situasi di Rakhine adalah masalah antar-komunal yang kompleks dengan akar sejarah yang dalam.”
Dikatakan juga bahwa “solusi jangka panjang dan layak untuk akar penyebab konflik ini harus ditemukan, termasuk mendorong dialog yang lebih erat antara Myanmar dan Bangladesh, sehingga masyarakat yang terkena dampak dapat membangun kembali kehidupan mereka.”
Pernyataan ini dirumuskan dalam pertemuan yang dipimpin oleh Cayetano di sela-sela Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-72 di New York, kata Departemen Luar Negeri Filipina (DFA) dalam sebuah pernyataan.
Namun, Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah Aman, menentang pernyataan tersebut, dengan mengatakan bahwa ASEAN “keliru mengenai situasi yang sebenarnya,” dan menunjukkan penghilangan Rohingya dalam dokumen akhir.
Aman juga mengatakan bahwa pernyataan tersebut “tidak berdasarkan konsensus”.
Dia mengatakan bahwa sementara Malaysia mengecam serangan 25 Agustus oleh Pasukan Penyelamatan Arakan Rohingya (ARSA), dia pun mengatakan bahwa “operasi pembersihan berikutnya” oleh pemerintah Myanmar tidak proporsional, “dan telah menyebabkan kematian dan pengusiran warga sipil besar-besar.
Malaysia mendesak Myanmar “untuk mengakhiri kekerasan, menghentikan penghancuran terhadap kehidupan dan properti, memungkinkan akses tanpa hambatan segera untuk pengiriman bantuan kemanusiaan kepada orang-orang Rohingya dan semua masyarakat yang terkena dampak, dan untuk menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya.” (althaf/arrahmah.com)
