JAKARTA (Arrahmah.com) – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan menolak nota keberatan terdakwa perkara dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto mengatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum sah menurut hukum sehingga sidang dilanjutkan
Pengadilan juga menilai keberatan Ahok dan timnya tidak beralasan.
“Mengadili, menyatakan keberatan saudara Basuki Tjahaja Purnama dan penasihat hukum tidak dapat diterima. Menyatakan sah menurut hukum surat dakwaan penuntut umum sebagai dasar penutusan perkara dan memerintahkan untuk melanjutkan perkara,” kata Dwiarso di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gadja Mada, Jakarta, Selasa (27/12/2016).
Dalam putusan sela, hakim memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak keberatan terdakwa atau penasihat hukum. Jika diterima, maka dakwaan tersebut tidak akan diperiksa lebih lanjut. Sebaliknya apabila hakim menolak keberatan terdakwa maka dakwaan akan dilanjutkan.
Putusan ini bukan tanpa sejumlah pertimbangan dari Majelis Hakim PN Jakarta Utara. Majelis hakim menilai, dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) telah jelas dan cermat.
Ahok ditetapkan menjadi terdakwa perkara dugaan penistaan agama karena menyitir surat Al Maidah ayat 51 saat bertemu dengan warga Kepulauan Seribu. Ahok didakwa dengan Pasal 156 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 156 KUHP. Jaksa menilai Ahok telah melakukaan penodaan terhadap agama serta menghina para ulama dan umat Islam.
Sebelum menutup sidang putusan sela, Dwiarso meminta tanggapan dari terdakwa Ahok, kuasa hukum, dan JPU. Sidang keempat akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.
(ameera/arrahmah.com)
