KUALA LUMPUR (Arrahmah.com) – Pemerintah Malaysia menyita dana sebesar sekitar 1 miliar ringgit atau sekitar Rp3.4 triliun milik perusahaan raksasa milik Cina.
Uang tersebut disita dari rekening bank milik perusahaan negara China Petroleum Pipeline Engineering Ltd (CPP).
Menurut Mahathir Mohamad, CPP tidak menyelesaikan pekerjaan kontruksi yang menjadi kewajibannya.
“Saya mendapat informasi bahwa 80 persen dana proyek pipanisasi telah dibayarkan. Tapi pengerjaannya hanya 13 persen,” kata Mahathir kepada media seperti dilansir Channel News Asiapada Senin (15/7/2019).
“Jadi pemerintah berhak mendapatkan kembali uang itu karena proyeknya telah dibatalkan,” lanjutnya.
Penyitaan dana itu terjadi hampir setahun setelah Malaysia menghentikan dua proyek jaringan pipa bernilai USD2,3 miliar.
CPP merupakan kepala kontraktor dalam proyek tersebut.
“Pemerintah Malaysia bulan ini memerintahkan HSBC mentransfer dana yang disimpan di rekening perusahaan CPP ke Suria Strategic Energy Resources yang sepenuhnya dimiliki Kementerian Keuangan Malaysia,” ungkap laporan surat kabar asal Singapura, Straits Times, Selasa (16/7/2019).
Dalam pernyataannya, CPP mengaku kebingungan dengan transfer sepihak dana tersebut keluar dari rekeningnya tanpa pemberitahuan.
Pejabat dari Kementerian Keuangan Malaysia dan kantor perusahaan jaringan pipa Malaysia tidak memberikan komentar atas berita tersebut.
HSBC menolak berkomentar dengan alasan rahasia klien. Pejabat di induk usaha CPP, China National Petroleum juga menolak berkomentar.
Pada 2016, CPP memenangkan kontrak dari pemerintahan mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak untuk membangun jaringan pipa yang membentang sepanjang 600 km di pantai barat semenanjung Malaysia dan jaringan pipa gas 662 km di Sabah.
Namun kedua proyek itu dihentikan pada Juli lalu oleh PM Malaysia Mahathir Mohamad yang mengalahkan Najib dalam pemilu 2018.
Mahathir berjanji negosiasi ulang atau membatalkan proyek asal Cina yang disetujui Najib tersebut.
Cina pada tahun ini sepakat kembali membangun proyek kereta bernilai miliaran dolar setelah memangkas hampir sepertiga dari total biayanya. Keputusan ini diambil setelah beberapa bulan perundingan yang memanaskan hubungan kedua negara.
Mahathir terus meninjau ulang berbagai proyek yang disetujui di era Najib. Pemerintah juga mengusut berbagai kasus korupsi yang dilakukan Najib dan keluarganya.
(ameera/arrahmah.com)
