RIYADH (Arrahmah.id) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengunjungi Arab Saudi untuk menemui Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MbS), di Riyadh.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperkuat kerja sama dan hubungan bilateral Riyadh-Jakarta.
Luhut juga mengatakan pertemuannya dengan pemimpin de facto Kerajaan Saudi itu adalah untuk menjajaki peluang investasi.
Adapun peluang investasi yang disinggung antara lain dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru, energi baru, dan terbarukan, bidang lingkungan hidup, serta isu-isu lain yang menjadi kepentingan bersama.
Pertemuan Luhut dengan MbS berlangsung saat Luhut mengunjungi Riyadh, Arab Saudi pada tanggal 1-2 Maret lalu.
“Saya senang kunjungan ke Arab Saudi dapat berjalan dengan lancar. Pangeran Mohammed bin Salman juga menunjukkan sambutan yang sangat baik mengenai peluang investasi di berbagai bidang yang kita bahas,” ujar Luhut melalui keterangan resmi, Kamis (3/3/2022), lansir CNN Indonesia.
Luhut mengungkapkan, sebagai komitmennya dalam menjajaki peluang investasi di Indonesia, MbS menyampaikan akan melakukan kunjungan balasan ke Indonesia.
Lawatan MbS ke Indonesia nanti, ujar Luhut, akan menjadi kelanjutan kerja sama bilateral antara kedua negara.
“Selain itu Putera Mahkota juga menyampaikan bahwa bila Indonesia maju, maka Arab Saudi pun harus ikut maju,” tandasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Luhut juga bertemu dengan Menteri Investasi Arab Saudi, Khalid Al-Falih, dan beberapa CEO perusahaan untuk membahas realisasi sejumlah rencana investasi perusahaan Saudi di Indonesia.
Luhut mengatakan Indonesia dan Arab Saudi memiliki perhatian yang sama mengenai isu perubahan iklim yang saat ini sedang dihadapi oleh seluruh negara di dunia.
Pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan inisiatif untuk mengurangi emisi karbon selama beberapa dekade mendatang dan juga gencar berinvestasi pada green energy.
Luhut menilai, hal itu sejalan dengan Indonesia sebagai negara yang memiliki perhatian khusus terkait isu perubahan iklim dan memiliki target untuk mencapai net zero emission di tahun 2060.
“Ini sekaligus menjadi wujud dari sikap Indonesia yang terbuka dengan peluang investasi dari negara mana saja, selama hal itu membawa manfaat besar untuk bangsa kita,” jelas Luhut.
Pemerintah RI saat ini mulai merencanakan pembangunan IKN. Langkah awal yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo adalah menunjuk Kepala dan Wakil Kepala Otorita paling lambat 15 April sesuai dengan ketentuan Undang-undang IKN yang baru disahkan.
Sementara itu, rencana pembangunan IKN tahap awal yaitu periode 2022-2024 yang dibagi menjadi tiga bagian kerja. Ketiganya ialah pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan ekonomi.
(ameera/arrahmah.id)
