JAKARTA (Arrahmah.id) – Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia untuk melarang persebaran paham Wahabi dan acara seperti HijrahFest atau HijabFest.
Rekomendasi ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IX LD PBNU pada 25-27 Oktober 2022 di UPT Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.
BacaJuga
Diketahui, rakernas ini menghasilkan sejumlah rekomendasi internal dan eksternal NU. Salah satu poin rekomendasinya adalah melarang penyebaran paham Wahabi.
“Lembaga Dakwah PBNU merekomendasikan kepada pemerintah (dalam hal ini Kemenko Polhukam, Kemenkumham, Kemendagri, dan Kemenag) untuk membuat dan menetapkan regulasi yang melarang penyebaran ajaran Wahabiyah, baik melalui majelis taklim, forum kajian, media online, maupun media sosial (dalam bentuk tulisan, audio, maupun visual),” demikian bunyi rekomendasi itu di laman LD PBNU, Jumat (28/10/2022), lansir Detik.com.
LD PBNU juga merekomendasikan pemerintah Indonesia agar melarang penyelenggaraan event yang disebutnya menolak NKRI dan Pancasila.
Beberapa di antaranya, se seperti event milenial HijrahFest atau HijabFest.
“Lembaga Dakwah PBNU merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk mewaspadai dan tidak memberikan izin penyelenggaraan kegiatan/event yang bertujuan untuk menolak NKRI dan Pancasila yang dibalut dengan penyelenggaraan kegiatan festival keagamaan ala milenial yang menarik minat generasi muda, seperti HijrahFest atau HijabFest,” lanjutnya.
Rekomendasi ini, lanjutnya, karena paham Wahabi dinilai kerap melontarkan tudingan bid’ah dan pengkafiran.
“Bahwa pada masyarakat muslim akar rumput kerap terjadi perdebatan, tudingan bid’ah, bahkan pengkafiran atas tradisi keagamaan yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam oleh kelompok Islam yang mengikuti paham Wahabiyah,” ujarnya.
LD PBNU menyebut paham Wahabi bisa memicu gesekan sosial hingga perpecahan. Selain itu, paham ini dianggap berpotensi mengarah ke terorisme.
“Jika hal tersebut dibiarkan, dikhawatirkan terjadi gesekan sosial, saling fitnah yang berakibat pada perpecahan, konflik sosial, munculnya kelompok yang menolak Pancasila dan NKRI, serta potensi kekerasan dan terorisme,” pungkasnya.
(ameera/arrahmah.id)
