GAZA (Arrahmah.id) – Sebuah studi yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil menunjukkan pada Selasa (26/11/2024) bahwa semakin banyak lembaga keuangan Eropa yang menjalin hubungan bisnis dengan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan permukiman ilegal ‘Israel’, dan mendesak “peningkatan uji tuntas,” Reuters melaporkan.
Menurut studi yang dilakukan oleh koalisi ‘Jangan Beli ke dalam Pendudukan’, total 822 lembaga keuangan tahun ini memiliki hubungan dengan 58 perusahaan yang “terlibat aktif” dalam pemukiman ilegal Yahudi, dibandingkan dengan 776 pada 2023.
Koalisi mendesak dalam laporannya “untuk pengawasan yang lebih ketat dan, jika perlu, untuk divestasi,” kata kantor berita Reuters.
“Indikasinya adalah bahwa segala sesuatunya berjalan ke arah yang salah,” kata Andrew Preston, dari Norwegian People’s Aid.
Norwegian People’s Aid termasuk di antara 25 kelompok masyarakat sipil Eropa dan Palestina lainnya yang melakukan penelitian tersebut.
Di Klub Pers Jenewa tempat laporan itu dipresentasikan, Preston mencatat bahwa lembaga keuangan Eropa ini perlu menilai kembali posisi mereka mengenai topik tersebut.
“Menurut pandangan kami, lembaga keuangan Eropa harus segera menilai kembali pendekatan mereka terhadap perusahaan yang terlibat dalam pendudukan ilegal,” katanya, menurut Reuters.
Kementerian Keuangan ‘Israel’ sejauh ini menolak berkomentar tentang masalah ini, menurut Reuters.
Perusahaan Terpapar
Studi koalisi Jangan Beli pada Pendudukan mengungkap beberapa lembaga keuangan ternama, yaitu BNP Paribas dan HSBC, yang memiliki hubungan dengan permukiman ilegal Yahudi.
Laporan tersebut menyebutkan 58 firma mitra yang “terlibat aktif” dalam pemukiman ilegal Yahudi termasuk Caterpillar Inc., dan situs perjalanan seperti Booking.com dan Expedia.
Sementara Booking.com sebelumnya menyatakan bahwa mereka memperbarui informasinya “untuk membuat keputusan yang tepat tentang area yang disengketakan dan terkena dampak konflik”, Expedia mencatat bahwa “akomodasi diidentifikasi dengan jelas sebagai permukiman ‘Israel’ yang terletak di Wilayah Palestina.”
Menurut laporan tersebut, beberapa dari 58 firma tetapi tidak semuanya juga tercantum dalam basis data Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang perusahaan yang melakukan bisnis dengan permukiman ilegal Yahudi.
Laporan tersebut menunjukkan bahwa berbagai lembaga keuangan telah menarik investasinya dari perusahaan yang memiliki hubungan dengan pemukiman ilegal Yahudi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk dana pensiun Norwegia, KLP.
Semua permukiman ‘Israel’ ilegal menurut hukum internasional. (zarahamala/arrahmah.id)
