AMSTERDAM (Arrahmah.com) – Beberapa pemerintah kota di Belanda telah diam-diam menyelidiki masjid dan lembaga Muslim melalui perusahaan swasta, media lokal melaporkan pada Sabtu (16/10/2021).
Harian Belanda NRC melaporkan bahwa setidaknya 10 kota di negara itu telah menyelidiki masjid, imam, pejabat asosiasi masjid, dan orang-orang yang aktif di masyarakat.
Menurut laporan itu, kota yang terlibat dalam penyelidikan tersebut termasuk di antaranya Rotterdam, Delft, Almere, Huizen, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Veenendaal, dan Ede.
Kota Utrecht telah menghentikan penyelidikannya karena kekhawatiran terkait privasi dan metode penyelidikan.
Laporan tersebut mengatakN bahwa NTA (Nuance door Training en Advies), sebuah perusahaan konsultan yang menginformasikan kepada pemerintah terkait radikalisasi, dibayar oleh koordinator nasional untuk keamanan dan kontraterorisme melalui kota.
Sejauh ini, sekitar $347.990 telah dihabiskan untuk penyelidikan rahasia tersebut.
Karyawan NTA yang melakukan investigasi menyamar sebagai anggota komunitas atau pengunjung dan bertemu banyak orang tanpa mengungkapkan identitas asli mereka.
Temuan tentang latar belakang imam dan administrator, seperti dari mana mereka berasal atau pendidikan mereka, diserahkan ke pemerintah kota sebagai informasi rahasia oleh NTA.
Profesor hukum konstitusional Ymre Schuurmans mengatakan bahwa penyelidikan semacam itu melanggar hukum dan pemerintab kota tidak dapat melakukan ini melalui perusahaan swasta.
Sebuah kelompok payung Islam melaporkan bahwa penyelidikan itu merusak kepercayaan komunitas Muslim terhadap pemerintah.
Muslim Belanda juga mengkritik penyelidikan rahasia tersebut.
Muhsin Koktas, kepala Organisasi Muslim Belanda untuk Hubungan Pemerintah, mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa mereka sangat kecewa dengan berita tersebut.
Dia menegaskan bahwa selama bertahun-tahun Muslim telah bekerja untuk menjadi warga negara yang baik di Belanda.
“Dengan tindakan seperti itu, negara terus-menerus menggagalkan upaya kami. Karena alasan ini, mereka kehilangan kepercayaan umat Islam alih-alih mendapatkannya,” ujar Koktas.
“Ini menyebabkan diskriminasi di masyarakat,” katanya. “Kami akan menyampaikan kekhawatiran ini kepada lembaga negara yang berwenang dan berkonsultasi tentang tindakan apa yang akan mereka ambil untuk mencegah hal itu terjadi lagi,” lanjutnya.
Tunahan Kuzu, seorang anggota parlemen Belanda kelahiran Turki dan anggota pendiri partai politik pro-migran Denk, mengamini pernyataan Koktas.
Dia mengatakan bahwa situasi tersebut merusak kepercayaan umat Islam kepada pemerintah Belanda.
“Ilegal bagi pemerintah kota untuk menyelidiki masjid dengan cara ini,” kata Kuzu.
“Kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan di parlemen untuk menghentikan praktik negara ini, yang menempatkan apa yang disebut peneliti di antara komunitas masjid,” lanjutnya.
(ameera/arrahmah.com)
