JAKARTA (Arrahmah.com) – Nama Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Mneko Marves), tercantum dalam laporan Pandora Papers.
Pandora Papers merupakan sebuah laporan yang membocorkan sekitar 12 juta file, baik dokumen, foto, dan email yang mengungkap harta tersembunyi, penggelapan pajak, serta kasus pencucian uang yang melibatkan orang-orang terkaya dan berkuasa di dunia.
Laporan ini merupakan hasil temuan lebih dari 600 jurnalis yang berasal dari 117 negara. Laporan Pandora Papers pertama kali didapatkan oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ).
“Mereka menggunakan rekening luar negeri hingga perwakilan luar negeri untuk membeli ratusan juta dolar properti di negara lain, dan untuk memperkaya keluarga mereka sendiri dengan mengorbankan warga negara mereka,” ungkap penyidik dari ICIJ, Fergus Shiel dikutip dari BBC, pada Senin (4/10/2021).
Dalam laporan tersebut tercatat bahwa Luhut menghadiri rapat direksi perusahaan bernama Petrocapital SA, yang terdaftar di Republik Panama. Luhut dilaporkan hadir langsung dalam beberapa kali rapat yang berlangsung selama 2007-2010.
Luhut pertama kali ditunjuk menjadi Presiden Petrocapital dalam rapat yang digelar 19 Maret 2007. Ia dipilih bersama dua orang lain dan berkantor di Guayaquil, 400 kilometer sisi barat daya ibu kota Ekuador, Quito. Pertemuan itu juga mengesahkan perubahan nama perusahaan dari Petrostar International SA menjadi Petrostar-Pertamina International SA.
Dalam dokumen setebal 17 halaman disebutkan perusahaan yang baru berganti nama itu ditugasi memproduksi sekaligus mengangkut produk minyak bumi. Petrostar juga diperintahkan melakukan ekspor-impor. Namun perusahaan itu hanya berumur tiga tahun, dewan direksi membubarkannya pada rapat pemegang saham luar biasa pada Juli 2010.
Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, mengkonfirmasi kabar bahwa Petrocapital dibentuk di Republik Panama. Menurut Jodi, Luhut hanya menjabat eksekutif Petrocapital selama tiga tahun sejak 2007. Ketika Luhut memimpin, perusahaan itu gagal memperoleh eksplorasi migas yang layak. Jodi membantah kabar bahwa Luhut berkongsi dengan perusahaan minyak milik pemerintah Indonesia dan mengubah nama perusahaan.
“Ada berbagai kendala terkait dengan kondisi geografis, budaya, dan kepastian investasi sehingga Pak Luhut memutuskan mundur dan berfokus pada bisnis yang ada di Indonesia,” kata Jodi, dikutip dari Majalah Tempo edisi 4 Oktober 2021.
Selain Luhut, Pandora Papers juga menyeret nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan adiknya Gautama Hartanto.
Airlangga dan Gautama tercatat memiliki perusahaan cangkang di British Virgin Islands, yurisdiksi bebas pajak di kawasan Karibia. Airlangga mempunyai dua perusahaan bernama Buckley Development Corporation dan Smart Property Holdings Limited. Sedangkan Gautama memiliki satu perusahaan bernama Ageless Limited.
Airlangga dan Gautama, anak bekas Menteri Perindustrian Hartarto Sastrosoenarto, disebut mendirikan perusahaan cangkang sebagai kendaraan investasi serta untuk mengurus dana perwalian dan asuransi. Arsip itu menyebutkan perlu dilakukan uji tuntas terhadap aktivitas perusahaan mereka.
Ada sekitar 300 politisi dari 90 negara disinggung dalam dokumen tersebut menyembunyikan harta melalui perusahaan offshore. Jumlah totalnya tidak diketahui dengan pasti, perkiraannya sekitar US$ 5,6 triliun (Rp 78.400 triliun) hingga US$ 32 triliun (Rp 448.000 triliun) menurut ICIJ. (rafa/arrahmah.com)
