Oleh Edy Mulyadi*
(Arrahmah.com) – Berapa harga pokok produksi (HPP) bahan bakar minyak (BBM) kita? Inilah pertanyaan keramat yang supersulit jawabannya. Jangankan mang Diman tukang bakso yang biasa keliling di komplek perumahan saya tinggal, kalau pertanyaan ini diajukan ke pemerintah pun, pasti tidak akan keluar angkanya. Tidak percaya? Silakan bertanya kepada Presiden Joko Widodo atau Menteri ESDM Sudirman Said. Saya akan jamin, jawaban mereka akan mbulet, muter-muter yang ujungnya ga jelas juga.
Bahkan jika pertanyaan ini pun Anda ajukan ke Pertamina yang tiap hari memproduksi minyak itu, tetap saja tidak akan keluar angkanya. Tidak percaya? Coba simak ucapan salah satu petinggi Pertamina ini;
“Pertamina tentu punya hitung-hitungan sendiri. Tapi itu tentu untuk lingkungan internal kami, untuk melakukan efisiensi di kami. Berapa produk kami itu kami punya,” ujar Vice President Corporate Commnunication Pertamina Ali Mundakir kepada wartawan, di kantor Pertamina.
Yang pasti, Ali menghitung dengan harga minyak dunia US$80/barel, maka harga keekonomian premium yang dijual di Indonesia seharusnya Rp8.600/liter (lihat CNN Indonesia, 17/11). Artinya, dengan dinaikkannya harga premium menjadi Rp 8.500 itu sudah mendekati harga keekonomian. Dengan kata lain, bisa disebut Pemerintah sudah hampir menghapus subsidi BBM.
Dengan fakta seperti ini, jadi sangat mengherankan tiba-tiba saja Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menyatakan kenaikan harga BBM sebesar Rp2.000/liter untuk premiun dan solar merupakan angka yang terbilang kecil. Sebab, dengan harga menjadi Rp8.500/liter, pemerintah masih menanggung subsidi sebesar Rp1.500/liter.
Saya mau tanya, pak Menteri, berapa sebenarnya HPP BBM kita? Lalu, komponen apa saja yang harus ditambahkan ke HPP tadi agar mencapai harga keekonomian? Berapa besaran masing-masing komponen tambahan itu? Bagaimana caranya menghitung angka-angka itu? Lalu, kenapa kami, rakyat Indonesia, harus membayar Rp.8.500/liter? Itu pun masih anda tambahi embel-embel pemerintah masih menyubsidi Rp.1.500.
Kedegilan pemerintah dan Pertamina untuk menutup rapat-rapat akses informasi HPP yang sebenarnya dari BBM kita, sungguh-sungguh menyebalkan. Akibatnya, banyak orang dan pihak sibuk menghitung-hitung sendiri angkanya. Setelah ditambah komponen ini-itu, maka lahirlah harga keekenomian versi masing-masing.
Mantan Menko Perekonomian era Megawati Soekarnoputri, Kwik Kian Gie, misalnya. Dia punya hitung-hitungan yang menarik. Jika harga minyak mentah US$70/barrel (159 liter), maka harga per liternya adalah US$0,44. Dengan kurs Rp12.000/US$, maka harga per liter jadi Rp5.280. Ditambah biaya biaya Pengilangan dan Transportasi yang US$10/barrel, maka harganya menjadi Rp 5.280+Rp755 = Rp.6.035/liter.
Jadi, kalo pemerintah menjual premium seharga Rp.8.500/liter, itu sudah untung Rp.2.465/liter. Jelas ini bukan jumlah yang kecil. Bayangkan, dengan kuota BBM yang 48 juta kilo liter untuk tahun 2015, maka pemerintah mengantongi keuntungan dari penjualan BBM jenis premium saja sebesar Rp.118,23 triliun.
Buat info saja, minyak pada perdagangan Jumat (5/12) di New York Mercantile Exchange (NYMEX), berakhir pada level US$65,63/. Ini adalah angka terendah dalam lima tahun terakhir.
Padahal, kalkulasi Kwik itu berdasarkan harga US$70/barel. Kalau angkanya turun lagi menjadi US$66/barel saja, maka keuntungan yang dikantongi pemerintah menjadi lebih besar lagi. Iya, kan?
Sesat dan menyesatkan
Tapi, begitulah pemerintah yang kini berkuasa. Sulit dipahami, apa motivasi sesungguhnya dari sikap penguasa yang tidak mau transparan seputar urusan BBM ini. Yang terjadi, selama ini justru rakyat dipompa dengan berbagai informasi sesat dan menyesatkan. BBM harus dinaikkan. Kalau tidak, APBN akan jebol. Subsidi BBM tidak tepat sasaran. Lebih baik subsidi dialihkan ke sektor-sektor produktif dan bermanfaat, seperti pembangunan infrastruktur.
Padahal, semua jejalan informasi itu adalah bohong belaka. Itu adalah nyanyian lama yang terus didengungkan tiap kali pemerintah hendak menaikkan harga BBM. Faktanya, kendati harga BBM sudah berkali-kali naik, tidak ada proyek infrastruktur yang dibangun. Tidak ada waduk baru, jalan tol, jembatan, bandara, pelabuhan, rel kereta api dan lainnya yang dibangun dengan dana yang konon disebut-sebut sebagai pengalihan subsidi BBM. Semua proyek insfrastruktur tadi dibiayai oleh swasta atau dengan utang, utang, dan utang.
Pernyataan Menkeu adalah salah satu contoh saja dari begitu banyak pernyataan ngawur para menteri Jokowi-JK. Menteri ESM Sudirman Said, misalnya, dengan gegabah mengatakan harga BBM yang murah membuat rakyat jadi pemalas. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastusi yang menyatakan, bahwa nelayan tidak keberatan bila harga BBM dinaikkan jelas ngawur. Dia juga menyebut selama ini karena harga BBM murah, nelayan beralih menjadi pelaku kejahatan dengan menjual BBM bersubsidi kepada kapal-kapal besar.
Dari berbagai celetukan ngawur itu, tampak kian jelas bahwa mereka tidak memiliki kapasitas yang memadai dan tidak paham persoalan. Seorang purnawirawan jenderal bintang empat bahkan menyebut, kabinet kali ini diisi orang-orang dengan kelas KW-3. Anda tentu paham, kan, apa yang dimaksud dengan KW-3?
Saya khawatir, cuma ada dua penjelasan dari apa yang dikatakan Bambang. Pertama, dia tidak bisa menghitung dengan baik sehingga bicaranya ngawur. Kedua, menteri ini hanya ingin menyenangkan Jusuf Kalla, orang yang disebut-sebut sebagai memiliki peran amat penting bagi Bambang! Sungguh mengerikan membayangkan masa depan Indonesia berada di tangan orang-orang yang tidak mengerti persoalan tapi hanya bekerja untuk menyenangkan para majikannya belaka.
Jadi, balik ke soal harga BBM tadi; saran saya sebaiknya para birokrat itu tidak asal bunyi. Apa pun penjelasan dan berapa pun angka yang kalian sodorkan, rakyat sudah skeptis. Toh pada konteks ini, sepertinya kebenaran adalah monopoli kalian belaka. Kami menganggap semua itu penuh dengan kebohongan yang sesat dan menyesatkan.
Saran kedua, sebaiknya hentikanlah terus-menerus membohongi publik. Saran ketiga, berhenti pulalah menjarah kekayaan negeri ini untuk kepentingan sendiri dan para majikan kalian. Toh kalian sudah terlalu kaya-raya dari hasil penjarahan itu. Lagi pula, jika kalian orang beragama, ingatlah bahwa semua itu dosa besar. Kelak kalian akan dimintai pertanggungjawaban di mahkamah akhirat yang hakimnya sama sekali tidak mempan sogok.
*Direktur Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)
(*/arrahmah.com)
