JAKARTA (Arrahmah.com) – Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia Antonius Benny Susetyo Pr menilai pernyataan PKS menjadi partai terbuka bercermin dari realitas politik Indonesia modern saat ini, Republika melaporkan.
BacaJuga
“Realitas politik Indonesia memang mengharuskan partai menjadi lebih terbuka, belajar dari sejarah, sejak pemilu 1955 sampai sekarang, partai politik berbasis agama perolehannya paling tinggi tujuh persen, dan tidak naik-naik. Jadi wajar bila kemudian PKS (Partai Keadilan Sejahtera) lebih terbuka, ” katanya dalam diskusi di Gedung Konferensi Waligereja Indonesia, Jakarta, Selasa (22/6).
Ia menambahkan, dalam zaman yang modern keterbukaan menjadi tata krama baru menggantikan ikatan-ikatan primordial tradisional yang cenderung tertutup. Untuk itu, partai politik yang mengusung ikatan primordial tradisional di jaman modern sulit untuk maju.
“Masyarakat lebih terbuka, terdidik dan berpandangan lebih jauh ke depan,” katanya.
Menurut dia, keterbukaan itu juga dibutuhkan oleh para kader PKS yang kebanyakan berada di perkotaan dan mengenyam pendidikan tinggi yang sekuler. “Mereka memahami kebutuhan itu, jadi saya kira tidak akan terjadi perpecahan,” katanya.
Ia pun menambahkan, reaksi spontan mungkin saja terjadi di PKS. Namun hal itu tidak akan membuat PKS akan terpecah karena ia meyakini kader PKS memiliki loyalitas yang tinggi. “Dibandingkan dengan partai lain, loyalitas kader partai PKS tertinggi, makanya mereka disebut partai kader,” katanya.
Ia mengharapkan, agar PKS juga menjadi partai politik yang bertujuan membangun keadaban. “Ini diperlukan untuk Indonesia ke depan,” katanya.
Sebelumnya, PKS dalam Musyawarah Nasional kedua yang digelar di Jakarta, 16-20 Juni, mengumumkan akan menjadi partai yang lebih terbuka. Sekjen PKS Anis Matta pun menegaskan, partainya akan memperluas basis dukungan massa, tidak hanya dari kalangan muslim, tetapi juga nonmuslim.
PKS sendiri sebelumnya telah menggandeng beberapa tokoh non muslim untuk menjadi anggota DPRD, diantaranya dua anggota DPRD di Kabupaten Lany Jaya, Papua. (rep/arrahmah.com)
