DAMASKUS (Arrahmah.id) – Otoritas Kurdi di timur laut Suriah telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah pusat untuk mengelola sebuah bendungan penting yang mereka rebut dari para ekstremis dengan dukungan AS, sebuah sumber Kurdi mengatakan pada Kamis (10/4/2025).
“Sebuah kesepakatan telah dicapai antara pemerintahan otonom dan pemerintah Suriah untuk pengelolaan Bendungan Tishrin” di Sungai Eufrat, kata sumber tersebut kepada AFP.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, para pejuang yang dipimpin Kurdi dari Pasukan Demokratik Suriah akan mundur dari bendungan yang mereka rebut dari kelompok ISIS pada akhir 2015, kata sumber tersebut.
Para pejuang yang setia kepada pemerintah baru yang dipimpin oleh kelompok Islamis di Damaskus yang dibentuk setelah penggulingan Bashar Assad pada Desember lalu akan mengambil alih keamanan dan sebuah pemerintahan gabungan akan menjalankan bendungan tersebut.
Bendungan ini merupakan salah satu dari beberapa bendungan di Sungai Eufrat dan anak-anak sungainya di Suriah yang memainkan peran penting dalam perekonomian negara dengan menyediakan air untuk irigasi dan pembangkit listrik tenaga air.
Kota ini merupakan medan pertempuran utama dalam perang yang meletus pada 2011, yang pertama kali jatuh ke tangan pejuang Suriah dan kemudian ke tangan ISIS sebelum akhirnya direbut oleh SDF.
Beberapa hari setelah penggulingan Assad, kota ini menjadi sasaran serangan pesawat tak berawak Turki yang menewaskan puluhan warga sipil, kata pejabat Kurdi dan pemantau perang yang berbasis di Inggris, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR).
Sumber Kurdi mengatakan bahwa kesepakatan bendungan tersebut merupakan langkah terbaru dalam mengimplementasikan kesepakatan pada Maret dengan Damaskus untuk mengintegrasikan lembaga-lembaga pemerintahan Kurdi yang otonom ke dalam lembaga-lembaga pemerintah pusat.
Kesepakatan tersebut telah membuat para pejuang Kurdi menarik diri dari dua lingkungan mayoritas Kurdi di kota utama utara Aleppo awal bulan ini.
Kesepakatan ini juga telah mengurangi kehadiran pejuang pro-Turki di wilayah barat laut yang secara historis merupakan wilayah mayoritas Kurdi di Afrin.
Tidak ada komentar langsung dari pemerintah Damaskus mengenai kesepakatan bendungan tersebut.
SOHR mengatakan bahwa komite gabungan yang baru akan mengawasi perbaikan yang diperlukan untuk bendungan tersebut.
Dikatakan bahwa beberapa agen keamanan Kurdi akan mengambil bagian dalam tim keamanan baru untuk bendungan tersebut, bersama dengan agen-agen pemerintah pusat. (haninmazaya/arrahmah.id)