KAIRO (Arrahmah.id) – Para pemimpin Arab memulai KTT darurat di Kairo hari ini, Selasa, untuk membahas perkembangan terbaru dalam isu Palestina. Salah satu agenda utama adalah rencana rekonstruksi Jalur Gaza serta penolakan terhadap upaya pengusiran penduduknya setelah perang pemusnahan oleh “Israel”.
Sementara itu, lebih banyak rincian mengenai rencana rekonstruksi Gaza yang diusulkan oleh Mesir mulai terungkap dan akan dibahas oleh para pemimpin yang hadir dalam KTT tersebut sebagimana dilansir oleh Al Jazeera.
Di sisi lain, Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) dalam pernyataannya menyampaikan harapan agar KTT yang diberi nama “KTT Palestina” ini dapat mendorong peran aktif dunia Arab dalam mengakhiri tragedi kemanusiaan yang diciptakan oleh penjajahan di Jalur Gaza.
Hamas juga menyerukan agar pemerintah penjajah dipaksa untuk “menghentikan kejahatan mereka terhadap warga sipil tak bersenjata” serta mendesak dibukanya perlintasan dan masuknya kebutuhan pokok bagi rakyat di Gaza guna memperkuat ketahanan mereka di tanah air serta menggagalkan rencana penjajah untuk mengusir mereka.
Sementara itu, pemimpin Hamas, Sami Abu Zuhri, dalam pernyataannya kepada kantor berita Reuters menolak seruan “Israel” dan Amerika Serikat untuk melucuti senjata perlawanan, dengan menegaskan bahwa hak untuk melakukan perlawanan tidak dapat dinegosiasikan.
Abu Zuhri menegaskan bahwa “senjata perlawanan adalah garis merah yang tidak dapat didiskusikan atau dinegosiasikan, dan kami tidak akan menerima untuk menukarnya dengan rekonstruksi atau bantuan kemanusiaan.”
Biaya Rekonstruksi
Kantor berita Reuters mengungkapkan bahwa mereka telah melihat salinan rencana rekonstruksi Gaza yang disusun oleh Mesir, yang memperkirakan biaya mencapai 53 miliar dolar AS.
Rencana setebal 112 halaman itu mencakup peta yang menunjukkan bagaimana wilayah Gaza akan dikembangkan kembali, serta puluhan gambar berwarna yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan yang menggambarkan proyek perumahan, taman, dan pusat komunitas.
Rencana tersebut juga mencakup pembangunan pelabuhan dagang, pusat teknologi, serta hotel-hotel di sepanjang pantai Gaza.
Rincian Rencana Mesir
Saluran televisi Mesir, Al-Qahira Al-Ikhbariya, juga merilis poin-poin utama dari rencana rekonstruksi tersebut, yang akan diajukan kepada para pemimpin Arab dalam KTT darurat hari ini.
Rencana tersebut menegaskan bahwa “pelaksanaan rekonstruksi membutuhkan pengaturan pemerintahan transisi dan jaminan keamanan yang dapat menjaga prospek solusi dua negara.”
Dokumen itu juga menegaskan bahwa solusi dua negara adalah “solusi terbaik menurut masyarakat dan hukum internasional,” serta menekankan bahwa “Jalur Gaza adalah bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Palestina.”
Berikut poin-poin utama rencana tersebut sebagaimana dipublikasikan oleh media Mesir:
- Pembentukan Komite “Administrasi Gaza” yang akan mengelola urusan Jalur Gaza dalam periode transisi selama enam bulan. Komite ini akan bersifat independen dan terdiri dari tokoh-tokoh non-fraksi atau teknokrat yang bekerja di bawah naungan pemerintah Palestina.
- Pengajuan keputusan untuk menempatkan pasukan penjaga perdamaian internasional di wilayah Palestina dalam kerangka yang lebih luas untuk mendirikan negara Palestina. Rencana ini juga menegaskan bahwa “persoalan banyaknya pihak bersenjata di Palestina dapat diselesaikan jika penyebabnya diatasi melalui proses politik yang kredibel.”
- Pembangunan zona penyangga di Jalur Gaza setelah puing-puing dibersihkan, serta pembangunan 20 area pemukiman sementara dengan melibatkan perusahaan Mesir dan asing.
- Rekonstruksi direncanakan memakan waktu tiga tahun dengan pendekatan simultan yang mencakup program pemulihan dini dan pembangunan kembali, serta mendorong solusi dua negara sebagai bagian dari penyelesaian politik.
(Samirmuaa/arrahmah.id)
