TEPI BARAT (Arrahmah.com) – Sebuah kelompok pemikir Eropa merilis sebuah laporan yang mendesak Uni Eropa (UE) untuk mengekang hubungan dengan bank “Israel” dan lembaga keuangan lainnya, sebagaimana dilansir oleh Ma’an News Agency, Jum’at (24/5/2015).
Laporan Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri menekankan pentingnya membedakan antara bisnis dengan “Israel” dan pemukiman ilegal.
Laporan tersebut menyatakan bahwa Uni Eropa melanggar peraturannya sendiri dengan tidak meninjau lebih jauh dalam memastikan bisnis yang dilakukannya tidak ada hubungannya dengan permukiman “Israel”, yang telah lama dikecam oleh Uni Eropa, dan dianggap illegal oleh hukum internasional.
Kebijakan yang diusulkan oleh kelompok pemikir ini yaitu akan menyelidiki berbagai sektor lembaga keuangan “Israel”, seperti perbankan, pinjaman dan hipotek, persyaratan yang diperoleh di lembaga pemukiman dan status bebas pajak badan bantuan Eropa yang berhubungan dengan pemukiman “Israel”, menurut Reuters.
Uni Eropa adalah mitra dagang terbesar “Israel”.
Setelah laporan ini dirilis, saham dari empat bank terbesar “Israel” merosot secara signifikan, menyebabkan banyak media “Israel” yang menghubungkan penurunan ini akibat laporan yang dirilis tersebut.
Laporan ini menyusul serangkaian tekanan dari berbagai badan Uni Eropa yang mengungkapkan kecaman terhadap kebijakan “Israel” terkait pemukiman ilegal.
Awal pekan ini, Uni Eropa menekankan untuk memberikan label pada produk yang dibuat oleh pemukiman ilegal “Israel”.
Serikat pekerja juga merilis pernyataan yang meminta “Israel” untuk menghentikan rencana pemindahan paksa penduduk dan pembongkaran perumahan dan infrastruktur Palestina di desa Susiya di Selatan Hebron, Tepi Barat.
Desa ini menghadapi pembongkaran dalam waktu dekat dimana hal ini dikhawatirkan bahwa pemukiman ilegal “Israel” yang berada di dekat desa itu berencana untuk diperluas setelah mengusir warga Palestina.
Pada tahun 2014 investasi asing di “Israel” merosot tajam hingga lebih dari separuh. Media dan analis berspekulasi bahwa menurunnya investasi asing itu karena adanya kampanye boikot, sikap internasional yang berubah terhadap pemukiman ilegal “Israel”, dan serangan terbaru “Israel” di Gaza, di mana lebih dari 2.200 warga Gaza terbunuh.
Sementara masyarakat internasional semakin menyatakan ketidaksetujuannya atas perluasan pemukiman ilegal “Israel”, dimana “Israel” terus menambah permukiman yang ada, serta membangun permukiman baru pada tingkat yang sangat cepat.
Sejak Netanyahu terpilih kembali tahun lalu, telah terjadi peningkatan 40 persen dalam pembangunan permukiman baru dengan rata-rata 460 unit perumahan baru per bulan, menurut pengawas permukiman “Israel”, Peace Now.
(ameera/arrahmah.com)