![Orang-orang berjalan di luar toko di Mal Atrium di Karachi. [Foto : Akhtar Soomro/Reuters]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2023/01/Krisis-Ekonomi-Memburuk-Pakistan-Minta-Mall-dan-Pasar-tutup-Lebih-Cepat.jpg?fit=1600%2C879&ssl=1)
ISLAMABAD (Arrahmah.id) — Otoritas Pakistan pada Rabu (4/1/2023) memerintahkan mall dan pasar tutup lebih cepat pada pukul 20:30.
Seperti dilansir Arab News (5/1), langkah ini sebagai bagian dari rencana konservasi energi baru yang bertujuan meredakan krisis ekonomi Pakistan. Langkah itu dilakukan di tengah pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional (IMF).
Pada Selasa, Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Mohammad Asif dan Menteri Kekuasaan Ghultam Dastghir mengatakan pemerintah memutuskan untuk menutup perusahaan lebih awal sebagai bagian dari rencana konservasi energi baru yang disetujui oleh Kabinet. Pihak berwenang juga memerintahkan ruang pernikahan dan restoran tutup pada pukul 22:00.
Pemerintah mengharapkan langkah-langkah ini untuk menghemat energi dan mengurangi biaya impor minyak, di mana Pakistan menghabiskan US$3 miliar per tahun. Di Pakistan, sebagian besar listrik dihasilkan dengan menggunakan minyak impor.
Sejauh ini, ada reaksi beragam dari perwakilan pusat perbelanjaan, restoran, dan pemilik toko yang menginginkan pemerintah membatalkan keputusan tersebut. Banyak orang Pakistan berbelanja di mal dan makan di restoran hingga tengah malam.
Para pemimpin bisnis mengatakan langkah-langkah baru itu akan berdampak negatif pada perusahaan mereka, yang menderita selama pandemi di bawah penguncian yang diberlakukan pemerintah untuk menahan penyebaran virus corona. Sejak 2021, virus corona telah menyebabkan 36.000 kematian dari 1,5 juta kasus di Pakistan.
Pakistan saat ini sedang dalam pembicaraan dengan IMF untuk melunakkan beberapa persyaratan bailout US$6 miliar, yang menurut pemerintah akan menyebabkan peningkatan inflasi lebih lanjut.
IMF merilis tahap penting terakhir sebesar US$1,1 miliar untuk Pakistan yang kekurangan uang pada Agustus. Sejak itu, terjadi kebuntuan dalam pembicaraan antara kedua pihak.
Pakistan mengatakan banjir dahsyat musim panas lalu menyebabkan kerusakan ekonomi negara hingga US$40 miliar, sehingga menyulitkan pemerintah untuk memenuhi beberapa ketentuan IMF, termasuk kenaikan harga gas dan listrik serta pajak baru. (hanoum/arrahmah.id)
