JAKARTA (Arrahmah.com) – Ketua DPP PPP kubu Djan faridz, Ghozali Harahap, seperti dilansir rmol Jumat (9/10/2015) mengatakan Komisi Pemberentasan Korupsi (KPK) harus berlaku adil dalam penegakan hukum korupsi bagi setiap warga negara. Caranya, independen dan profesional tanpa pandang bulu dalam memberantas korupsi.
“Jangan karena ini diduga melibatkan pengusaha besar, parpol yang sedang naik daun, lalu prosesnya jadi terhambat,” kata Ghozali.
BacaJuga
Diketahui, proses lobi-lobi yang diduga untuk mengamankan kasus dana bansos Pemprov Sumut di Kejagung melalui pertemuan di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat. Evi Susanti, istri Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho, dalam BAP-nya menyatakan pertemuan antara Ketum Nasdem Surya Paloh, OC Kaligis, Gatot dan Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi itu membahas islah Gatot dan Erry.
Sebabnya, pihak Erry disebut-sebut yang melaporkan dugaan korupsi bansos Pemprov Sumut ke Kejagung. Erry, selain menjabat sebagai Wagub merupakan Ketua DPW Nasdem Sumut. Pertemuan di Kantor Nasdem disampaikan Evi sebagai tindaklanjut untuk meminta tolong Surya agar menekan Kejagung yang dipimpin M Prasetyo. Prasetyo sendiri saat diangkat sebagai Kejagung merupakan petinggi Partai Nasdem.
Kata dia KPK harus didukung penuh dalam menuntaskan kasus dugaan suap hakim PTUN Medan yang melibatkan pengacara senior, OC Kaligis.
Gozali menduga, dua kasus berbeda yakni kasus suap hakim PTUN Medan dan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Pemprov Sumut, tidak lepas dari kepentingan Partai Nasdem. Apalagi, dalam sidang kasus suap hakim PTUN Medan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, beberapa nama petinggi Nasdem turut disebut-sebut.
“Bisa saja diatasnya ada yang diendorse Nasdem, seperti di Kejagung, Prasetyo kan dari Nasdem juga. Disini, kita harus dukung KPK. Publik harus dukung penegak hukum agar tidak ada hambatan psikologis dan struktural itu. Kita dukung penegakan sampai benar-benar tuntas,” terangnya. (azm/arrahmah.com)
