JAKARTA (Arrahmah.com) – Gubernur DKI Jakarta Jokowi menyatakan siap diperiksa pada Kamis, sehari setelah Kejaksaan Agung menahan mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Udar Pristono dengan dugaan korupsi dalam proyek pengadaan bus Transjakarta tahun 2013.
“Itu kan wilayah hukum, tapi nanti kalau memang ada undangan ya datang,” kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, dikutip dari Antara.
Jokowi kemudian menggambarkan mantan bawahannya itu dengan mengatakan,”Saya beri umpama ya, saya beri kamu perintah untuk membeli sabun wangi, terus kamu beli sabun colek gimana?”
Dia menjelaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk membeli armada baru bus Transjakarta tahun 2013 untuk mengurai kemacetan di Ibu Kota.
“Jakarta ini butuh transportasi massal. Butuh bus, kekurangannya banyak. Kurang lebih waktu itu perhitungan kita 3.000 bus, kita memang ingin beli banyak karena dibutuhkan. Semua koridor yang ada kurang bus,” katanya.
Pembelian bus-bus tersebut, ia menjelaskan, tidak bisa dilakukan dengan penunjukkan langsung tapi harus melalui proses lelang yang dilakukan oleh dinas.
“Kalau menunjuk, saya akan beli yang baik. Tidak bisa langsung beli Mercy, Volvo. Ada mekanisme lelang yang harus diikuti. Semua ada di dinas. Yang namanya pengguna anggaran ada kebijakannya,” katanya.
Sebelumnya Ketua Progres 98 Faizal Assegaf meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbuka kepada publik, jangan tebang pilih untuk mengusut kasus korupsi. Mereka menuntut KPK untuk mengusut kasus dugaan korupsi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), yang hingga saat ini belum diproses oleh KPK.
“Kita ingin komisioner KPK terbuka kepada publik, kasus yang kita ajukan tak ditangani, jangan pilih kasih,” katanya dalam diskusi Koalisi Kebangsaan di Galeri Cafe, Jakarta Pusat, Jumat (22/8/2014), dikutip dari merdeka.
Faizal juga kembali serukan kepada publik untuk ikut aksi menginap di KPK, sebagai upaya desakan pada KPK mengusut korupsi Jokowi. “Senin jam 3 kita akan di sana, besok lagi kita aksi lagi, kita akan aksi damai tidur di KPK,” ujarnya.
Masih kata Faizal, dia meminta koalisi Merah Putih di Parlemen untuk mengambil langkah, tidak menyetujui pelantikan Jokowi – JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih sebelum keduanya terbebas dari kasus korupsi masa lalu.
“Saran saya, koalisi di Parlemen harus mengambil langkah serius, sebelum Jokowi terbebas dari korupsi. (Pelantikan) jangan dilanjutkan dulu, tak boleh ada pelantikan sebelum presiden Jokowi-JK terbebas dari korupsi dan sebelum KPK periksa keduanya,” paparnya. (azm/arrahmah.com)
