JAKARTA (Arrahmah.com) – Korban tewas akibat terpapar asap sudah mencapai 19 orang, namun pemerintah Jokowi belum penmgumumkan para pembakar lahan yang katanya sudah dikantongi nama-namnya, hanya karena pertimbangan ekonomi.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, “berdasarkan data yang masuk ke Kementerian Sosial pagi tadi, 19 orang meninggal terkait kabut asap ini, lima orang di Kalteng, lima orang di Sumsel, lima orang di Riau, seorang di Jambi, dan tiga di kalimantan Selatan.”
Meski demikian pemerintah belum mengumumkan perusahaan-perusahaan besar yang menjadi tersangka pembakar hutan. Menko Polhukam Luhut Pandjaitan mengakui bahwa pertimbangan ekonomi membuat pemerintah belum ingin mengumumkannya
Luhut bilang pemerintah “akan mengambil tindakan tegas perusahaan-perusahaan yang (terlibat dalam lahan) terbakar. Perusahaan yang tak memiliki sistem pemadaman sesuai ketentuan, juga akan diambil tindakan.”
Namun siapa-siapa saja perusahaan itu, katanya, “kita belum ingin buka-buka ke publik.”
Saat ditanyakan mengapa pemerintah tidak mau segera membuka nama-nama perusahaan yang dituding terlibat pembakaran hutan itu, Luhut menjawab:
“Begini. Terus terang, jujur; kami ada pertimbangan-pertimbangan ekonomi. Karena kita tidak ingin menimbulkan distorsi yang akibatnya nanti menimbulkan lay off (pemecatan karyawan),” lansir BBC Indonesia.
Tak terlalu jelas, apa pertimbangan ekonomi yang dimaksud selain kecemasan akan munculnya pengangguran dari buruh-buruh perusahaan terkait. Yang jelas,kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan sejauh ini sudah mencapai Rp200 triliun.
Dalam jumpa pers di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu sesekali diwarnai canda dan gelak tawa -agak ganjil mengingat yang dibicarakan adalah bencana yang menewaskan belasan orang membuat lebih dari 43 juta orang menghirup asap beracun. Jumpa pers dihadiri Luhut, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Khofifah, (azm/arrahmah.com)
