![Bendera Arab Saudi dikibarkan di depan konsulat Saudi pada 6 November 2018 [Elif Öztürk / Anadolu Agency]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2021/02/Screenshot_2021-02-06-20181106_2_33278142_38768659-jpg-WEBP-Image-1200-%C3%97-800-pixels-%E2%80%94-Scaled-78.png?fit=939%2C538&ssl=1){kind=tracking}
RIYADH (Arrahmah.com) – Surat kabar berbahasa Inggris yang paling banyak dibaca di Arab Saudi menerbitkan op-ed dari penulis “Israel” untuk pertama kalinya pada Kamis (4/2/2021).
Arab News memuat artikel oleh Dr Hay Eytan Cohen Yanarocak dan Dr Jonathan Spyer.
BacaJuga
Artikel tersebut membahas tentang pemerintahan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang “semakin otoriter” dan dugaan pembentukan jaringan milisi swasta yang terdiri dari para pejuang perang saudara Suriah. Tulisan itu rupanya hasil penelitian bersama dengan sebuah lembaga pemikir independen bernama Trends, yang berbasis di Abu Dhabi.
“Peran [milisi swasta Suriah] mereka adalah untuk memajukan rencana besar [Erdogan] untuk membangun kembali pengaruh atas wilayah yang secara kasar menumbangkan bekas Kekhilafahan Utsmaniyah, dari wilayah Palestina hingga Suriah dan Kaukasus hingga Kashmir, menurut ke beberapa laporan,” tulis Yanarocak dan Spyer. “Proksi ini memberi Presiden Turki sejumlah besar tenaga asing yang tersedia, terorganisir, terlatih, mudah dikerahkan dan mudah dibuang sebagai alat proyeksi kekuasaan, yang dapat digunakan dengan tingkat penyangkalan yang masuk akal.”
Mereka menambahkan bahwa Barat harus menekan Erdogan untuk mengakhiri praktik “jahat” tersebut. “Ini harus diakhiri. Milisi, kelompok teror, dan ekstremisme Islam adalah elemen yang harus dikalahkan oleh Timur Tengah jika ingin mencapai stabilitas dan rekonstruksi,” tegas mereka.
Meskipun Arab Saudi dan “Israel” memiliki musuh yang sama di Iran, Riyadh sejauh ini menolak untuk menormalisasi hubungan dengan negara kolonial “Israel”, dengan mengatakan bahwa tujuan kenegaraan Palestina harus ditangani terlebih dahulu. AS telah meminta Saudi untuk mengikuti jejak tetangganya dan sekutunya, UEA dan Bahrain, yang menormalisasi hubungan tahun lalu. Normalisasi ini diikuti oleh Sudan dan, yang terbaru, Maroko.
Kesepakatan itu menuai kecaman luas dari warga Palestina, yang mengatakan bahwa apa yang disebut “Perjanjian Abraham” berlaku atas hak-hak mereka yang sah. (Althaf/arrahmah.com)
