![Bantuan ditargetkan untuk jutaan warga Suriah yang terkena dampak gempa dahsyat tanggal 6 Februari. [Getty/arsip]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2023/03/konvoi-bantuan.jpg?fit=1155%2C650&ssl=1)
IDLIB (Arrahmah.id) – Sebuah konvoi bantuan terhenti untuk hari kedua di sebuah penyeberangan di Suriah utara menunggu lampu hijau untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah yang dilanda gempa, kata lembaga bantuan, Kamis (9/3/2023).
Bulan Sabit Merah Suriah (SRC) menegaskan mereka masih menunggu lampu hijau dari semua pihak di persimpangan Saraqib di provinsi Idlib untuk memasuki daerah oposisi.
Jutaan orang sangat membutuhkan bantuan, setelah gempa bumi dahsyat 6 Februari yang menewaskan ribuan orang di Suriah utara dan membuat lebih banyak orang kehilangan tempat tinggal.
Bagian Idlib dan Aleppo, di mana bantuan akan dikirimkan, dikendalikan oleh kelompok oposisi Hai’ah Tahrir Al-Syam, sementara Saraqib berada di bawah komando rezim Suriah.
“Bulan Sabit Merah Arab-Suriah berada di titik persimpangan Saraqib, menunggu persetujuan dari semua pihak untuk mengirimkan konvoi bantuan kemanusiaan bagi orang-orang yang terkena dampak gempa bumi di Idlib dan pedesaannya, serta pedesaan di barat Aleppo,” tulisnya dalam sebuah pernyataan.
Mereka yang mendukung upaya bantuan adalah badan-badan PBB, Uni Eropa, Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.
Tidak jelas pihak mana yang menunggu persetujuan, tetapi konvoi harus melewati pos pemeriksaan rezim sebelum mencapai Idlib yang dikuasai oposisi.
Sebelum gempa 6 Februari, bantuan akan masuk ke Idlib melalui perlintasan Bab al-Hawa dengan Turki. Menyusul bencana tersebut, dan setelah seruan untuk mempercepat pengiriman bantuan, Presiden Suriah Bashar Asad membuka dua penyeberangan lagi dengan Turki – sehingga totalnya menjadi tiga – untuk memungkinkan lebih banyak bantuan ke wilayah yang dikuasai oposisi.
PBB dikritik karena ini, mengingat ribuan orang sangat membutuhkan bantuan dan fakta bahwa Asad bahkan tidak menguasai pos pemeriksaan.
Para ahli menunjukkan bahwa persetujuan Damaskus tidak diperlukan, karena krisis kemanusiaan membuat tindakan sepihak oleh PBB, dengan atau tanpa persetujuan rezim, sah menurut hukum internasional.
Banyak yang kemungkinan meninggal menunggu formalitas ini disetujui, kata mereka.
Meskipun pertempuran baru-baru ini berkurang, dikatakan bahwa kebutuhan warga Suriah sangat tinggi dan badan-badan PBB membutuhkan hampir $400 juta selama tiga bulan ke depan untuk mengurus dampak gempa di Suriah saja.
Bantuan terus berdatangan ke Suriah melalui bandara-bandara yang dipegang oleh rezim, tetapi serangan udara “Israel” baru-baru ini di bandara Aleppo telah membuat bandara tersebut tidak dapat digunakan untuk sementara. (zarahamala/arrahmah.id)
