JAKARTA (Arrahmah.com) – Salah satu pelanggar HAM, penjahat kemanusiaan, yang tangannya berlumuran darah umat Islam harus dijauhi dan ditolak oleh pemerintahan mendatang. Bahkan harusnya dia diseret ke pengadilan atas kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM pada masa lalu
Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, mengatakan, Presiden terpilih, Joko Widodo, sebaiknya menjaga jarak dan tidak melibatkan mantan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN), AM Hendropriyono.
Dikutip dari Antara, “Jokowi harus menjauhkan diri dari Hendropriyono. Kalau Hendropriyono nge-fans pada Jokowi, harus buat dukungan-dukungan lain,” kata Azhar, saat dihubungi dari Jakarta, Kamis.
Azhar menduga Hendropriyono ingin mengejar posisi dalam kabinet Jokowi-Jusuf Kalla di antaranya jabatan menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan.
“Dan patut dicurigai atau patut diduga akan berimplikasi pada upaya agar Jokowi tidak menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Karena dia orang yang terlibat pada peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM,” ujar dia.
Hendropriyono disebut sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap insiden penyerbuan aparat ke Desa Talangsari III, Lampung, pada 1989. Dia yang mendesain semua operasi di sana. Dari mulai operasi intelejen sampai penindakan. Dia menambahkan, Hendropriyono juga diduga terlibat dalam kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said, pada 7 September 2004.
Namun, dia menegaskan, KontraS tidak hanya menyorot nama Hendropriyono tetapi juga nama-nama lain yang diduga juga terlibat dalam pelanggaran HAM seperti Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat, Wiranto, yang juga diketahui sebagai salah satu pendukung Jokowi saat mencalonkan diri sebagai presiden.
“Ini bukan soal satu nama saja,” tegas haris.
Jokowi menunjuk Hendropriyono sebagai penasehat tim transisi. Tim transisi dibentuk untuk merancang strategi penjabaran visi misi, sembilan program aksi dan janji-janji dalam kampanye yang diusung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Menurut Haris, apabila Jokowi tidak melaksanakan rekomendasi dari KontraS maka ia menilai komitmen Jokowi dalam penuntasan pelanggaran HAM patut dipertanyakan.
“Kalau seperti itu, kita patut mempertanyakan Jokowi dalam komitmennya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM,” kata Haris. (azm/arrahmah.com)
