JAKARTA (Arrahmah.com) – Komnas HAM mendorong negara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88. Hal ini melihat kinerja Densus 88 yang kembali beraksi salah tangkap terhadap dua orang yang dituduh “teroris” di Solo.
Demikian disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM, Dr. Manager Nasution dalam rilisnya dikutip dari hidayatullah.com, Selasa (5/1/2016)
Kata Manager negara sepatutnya mempertimbangkan masukan publik maupun para tokoh masyarakat yang menyarankan agar BNPT dan Densus 88 dievaluasi secara total sebagaimana yang pernah disampaikan tokoh dari Muhammadiyah, Prof. Din Syamsuddin.
“Negara juga harus menjelaskan secara transparan ke publik hasil kerja BNPT ataupun Densus 88 berkaitan dengan penembakan terhadap sekian banyak orang yang diduga teroris, korban salah tangkap dari orang yang diduga sebagai teroris dan pendanaan mereka,” katanya.
Selain itu, kata Manager, negara juga harus bisa menjelaskan kepada publik bahwa Densus 88 tak ada keterlibatan sama sekali dengan pihak asing baik itu personil maupun pendanaan dalam operasinya.
“Saya sungguh berharap agar yang terakhir ini (keterlibatan asing) sama sekali tidak benar adanya. Karena ini berkaitan dengan kedaulatan hukum kita,” ujar Manager.
Lebih lanjut lagi dikatakan Manager, bahwa negara melalui Densus 88 wajib hukumnya hadir untuk memastikan agar peristiwa yang sama tidak akan pernah terulang lagi masa mendatang (guarantees of nonrecurrence).
“Tindakan salah tangkap ini adalah syiar ketakutan buat publik,” Manager mengingatkan negara. (azm/arrahmah.com)
