NEW YORK (Arrahmah.com) – Teroris syiah Houtsi masih mempersenjatai diri dengan rudal balistik dan drone yang “menunjukkan karakteristik yang sama” dengan senjata buatan Iran, sebuah laporan oleh komisi ahli PBB mengatakan.
Dalam sebuah laporan rahasia kepada Dewan Keamanan PBB, salinannya dilihat oleh AFP pada Senin (30/7/2018), komisi tersebut mengatakan pihaknya “terus percaya” bahwa rudal balistik jarak pendek dan persenjataan lainnya dipindahkan dari Iran ke Yaman setelah embargo senjata diberlakukan pada tahun 2015.
BacaJuga
Inspeksi senjata terbaru termasuk rudal dan kendaraan udara tak berawak (UAV) yang digunakan oleh Houtsi “menunjukkan karakteristik yang mirip dengan sistem senjata yang diketahui diproduksi di Republik Islam Iran”, kata laporan setebal 125 halaman itu.
Selama kunjungan baru-baru ini ke Arab Saudi, komisi itu mampu memeriksa puing-puing dari 10 rudal dan menemukan tanda-tanda yang menunjukkan asal Iran, mengatakan laporan itu mencakup Januari hingga Juli tahun ini.
“Tampaknya meskipun embargo senjata yang ditargetkan, Houtsi terus memiliki akses ke rudal balistik dan UAV untuk melanjutkan dan mungkin mengintensifkan kampanye mereka terhadap target di KSA [Arab Saudi],” kata laporan itu.
Komisi itu mengatakan ada “kemungkinan besar” bahwa rudal-rudal itu diproduksi di luar Yaman, dikirim ke beberapa bagian ke negara itu dan dipasang kembali oleh Houtsi.
Para ahli juga sedang menyelidiki informasi yang diterima Houtsi dari Iran, sumbangan bahan bakar bulanan senilai $ 30 juta.
Iran membantah memberikan dukungan keuangan kepada Houtsi.
Selama inspeksi puing-puing rudal, para ahli yang diamanatkan oleh dewan juga menemukan konverter daya yang diproduksi oleh perusahaan Jepang dan tanda Cyrillic pada komponen yang menyarankan hubungan Rusia.
Penyelidikan atas temuan tersebut berlanjut.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan kepada dewan dalam laporan terpisah pada bulan Juni bahwa beberapa komponen dari lima rudal yang ditembakkan ke Arab Saudi dibuat di Iran, tetapi bahwa para pejabat PBB tidak dapat menentukan kapan mereka dikirim ke Yaman.
Komisi tersebut telah membuka penyelidikan terhadap tujuh serangan udara oleh koalisi pimpinan Saudi yang menghantam bangunan sipil, pom bensin dan kapal komersial, dalam kemungkinan pelanggaran hukum humaniter internasional.
(fath/arrahmah.com)
