JAKARTA (Arrahmah.com) – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Bidang Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, KH Abdusshomad Buchori menegaskan bahwa dalam menghadapi perbedaan pandangan soal kebangsaan dan keagamaan di negeri ini, budaya dialog mesti dikedepankan. Bukan justru melontarkan tudingan atau tuduhan sepihak.
Dalam hal ini, termasuk soal langkah pemerintah untuk membubarkan ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dianggap anti Pancasila.
Menurut Kiai Shomad, seharusnya pemerintah maupun pihak-pihak lain tidak semudah itu menuduh HTI demikian.
“Jangan gampang menuduh orang anti Pancasila,” tegas Kiai Shomad saat diwawancarai hidayatullah.com di kompleks TMII, Jakarta Timur, belum lama ini.
Begitu pula, lanjutnya, jangan gampang menuduh orang atau sekelompok orang anti dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apalagi jika tudingan itu disematkan kepada orang dan umat Islam atau pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah.
“Kalau ada orang kritis, itu memang cinta tanah air,” tandas Ketua MUI Jawa Timur ini.
Menurutnya, kalau ada orang dan kelompok berbicara atau melaksanakan syariat agama, termasuk lewat peraturan-peraturan daerah bernuansa syariat, itu artinya mereka merasa senang tinggal di Indonesia.
“Jangan sampai kalau orang bicara syariat, (dituduh) bertentangan dengan Pancasila,” tegasnya mewanti-wanti.
Kiai Shomad menilai, saat ini orang atau pihak yang benar justru dituduh anti dengan kebangsaan, anti NKRI, atau anti Pancasila. Seakan-akan menurutnya Pancasila itu “diperas”.
“Sampeyan (Anda) catat, saya tidak setuju Pancasila itu diperas-peras,” tegasnya.
Khusus terhadap umat dan ormas-ormas Islam, pemerintah sepatutnya tidak bersikap represif. Tapi justru melakukan pendekatan-pendekatan persuasif dan mengedepankan dialog. “Islam mesti dirangkul,” pesan Kiai Shomad.
Sebab, tuturnya, umat dan ormas Islam adalah bagian dari keberadaan bangsa Indonesia ini.
Kiai Shomad menekankan bahwa kepemimpinan di negeri ini mesti memberi teladan yang baik dalam berbangsa dan bermasyarakat. Jangan sampai para pemimpin memberi contoh yang tidak baik.
“Memang diperlukan pemimpin itu yang betul-betul harus memperhatikan pemikiran yang jernih dari masyarakat. Kalau ada gerakan masyarakat jangan langsung begitu saja dituduh,” pesannya.
Terkait tuduhan pemerintah atas HTI, ia menyarankan perlu dilakukan klarifikasi apa betul ormas ini anti Pancasila. Pemerintah harus mendengar pernyataan dari pihak HTI. Dari pimpinannya katanya harus dimintai keterangan.
“Pokoknya harus ada klarifikasi,” pungkasnya.
(ameera/arrahmah.com)
