JAKARTA (Arrahmah.com) – Wakil Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Majelis Ulama Indonesia Pusat, Prof Dr KH Didin Hafidhuddin berpendapat, memisahkan agama dengan politik merupakan suatu kesalahan fatal.
“Memisahkan agama dan politik itu suatu kesalahan fatal,” ungkap Direktur Pascasarjana UIKA Bogor itu, Selasa (28/03) seperti dikutip Republika.co.id.
Menurutnya, pelaksanaan ajaran agama jika ingin baik dan konsisten, harus mendapatkan dukungan kekuatan politik. Tentu, kekuatan politik itu yang sehat, berpihak pada kejujuran, keadilan, dan kepentingan rakyat.
Bahkan, lanjut Didin, Abu Bakar Ash-Shiddieq sebagai kepala negara, pernah memerangi mereka yang memisahkan shalat dengan zakat. Maka itu, lanjutnya, pemisahan politik dengan agama merupakan bentuk pengerdilan.
“Memisahkan politik dengan agama adalah sama dengan mengerdilkan peranan agama dalam kehidupan,” kata mantan Ketua Umum Baznas itu
Didin mengungkapkan, apa saja bisa terjadi jika politik tidak dilandasi agama. Di antaranya, lahirnya politik yang kotor yang menghalalkan segala macam cara, hanya demi bisa mencapai tujuan.
“Negara kita memang bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan bangsa,” tandasnya.
(ameera/arrahmah.com)
