BOGOR (Arrahmah.com) – Ketua Presidium Alumni 212, Ustadz Ansufri Idrus Sambo menjelaskan bahwa konsep rekonsiliasi duduk bersama antara umaro (pemerintah) dengan ulama dan stakeholder NKRI yang disepakati pihaknya adalah dialog nasional yang didalamnya tidak ada anasir-anasir komunis.
“Ya, konsep kita, rekonsiliasi itu, tidak boleh menyertakan mereka yang bau-bau komunislah,” ungkap Ustadz Sambo, Senin (19/6/2017) siang saat dijumpai awak telusur.co.id didampingi Sekretarisnya, Ustadz Hasri Harahap di Bogor.
BacaJuga
Dalam wawancara yang berlangsung singkat usai sholat dzuhur itu, dijelaskan Ustadz Sambo, semua tokoh bangsa apapun latar belakang keyakinan politiknya, tidak ada masalah.
“Mereka silahkan bersama tokoh-tokoh pemerintahan berdiri sama tinggi, duduk pun setara tidak ada yang boleh merasa lebih superior, atau lebih berkuasa. Semuanya setara sebagai anak bangsa, kecuali satu yang tidak boleh ada dan tak boleh ikut dalam rekonsiliasi itu, yaitu anasir-anasir pendukung bangkitnya komunisme di Indonesia, itu yang tidak boleh,” tegasnya.
Menurutnya, ditolaknya unsur komunis jika dialog rekonsiliasi jadi digelar bersama pemerintah adalah lebih karena alasan konstitusional, bukan karena alasan sentimen politik apalagi sentimen keagamaan.
“Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) masih berlaku. Jadi, segala hal yang berbau paham komunis merupakan hal terlarang, jadi itu pegangan kita, komunisme tak boleh diberi kesempatan untuk hidup di NKRI, itu konstitusional,” tandasnya.
Meskipun Ustadz Sambo memiliki alasan lain sebagaimana Ustadz Alfian Tanjung yang meyakini anasir-anasir komunis sudah muncul di sekitar pusat kekuasaan, namun dirinya tak mau menjadikannya alasan penolakannya. Meski dirinya juga mengakui anasir-anasir yang mulai berkembang inilah yang diyakini menjadi sumber kegaduhan, termasuk dalam kasus-kasus kriminalisasi ulama maupun diskriminasi hukum pada aktifis lainnya.
“Justru kita juga fahamlah, apa yang diyakini ustadz Alfian Tanjung, kita cukup mengerti kalau kemudian malah beliau yang ditangkap, makanya kalau dialog rekonsiliasi itu Jokowi setuju digelar, ya syarat utamanya orang-orang komunis tak boleh ikut di dalamnya,” pungkasnya.
(ameera/arrahmah.com)
