WASHINGTON (Arrahmah.com) – Ketua MILF Al-Hajj Murad Ebrahim dilantik sebagai ketua menteri pemerintahan sementara Bangsamoro pada Jum’at (22/2/2019) setelah dua kali referendum untuk memberikan otonomi kepada Muslim Moro.
Referendum tersebut diadakan pada 21 Januari dan 6 Februari di Mindanao selatan.
Undang-undang Organik Bangsamoro (BOL), yang memberikan otonomi komprehensif kepada Muslim Moro dan mengakhiri konflik selama beberapa dekade antara mereka dan pemerintah, secara resmi disahkan pada 25 Januari.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memberi selamat kepada pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) pada Jum’at (22/2) atas terbentuknya Otoritas Transisi Bangsamoro, pemerintah sementara Daerah Otonomi Muslim Bangsamoro yang baru di Mindanao.
“Ini adalah pencapaian penting dalam perjalanan menuju perdamaian abadi di Filipina Selatan, serta peristiwa bersejarah bagi semua orang di Filipina,” ungkap juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dilansir Anadolu Agency.
Dujarric juga mengatakan bahwa PBB akan terus mendukung Filipina dalam menerapkan Undang-undang Organik Bangsamoro (BOL) dan membantu membangun Otoritas Transisi Bangsamoro untuk “mencapai perdamaian, pemerintahan yang demokratis, dan menghormati hak asasi manusia”.
Pengadilan hukum Islam akan didirikan di wilayah yang baru dibentuk dan pemerintah pusat Filipina akan mengalihkan kewenangan administratifnya di Mindanao ke pemerintah Bangsamoro.
Perairan di wilayah Bangsamoro akan dikelola secara simultan oleh pemerintah nasional dan pemerintah Bangsamoro.
Pemerintah otonom akan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya energi.
Muslim Bangsamoro bebas mengatur urusan internal mereka, sedangkan untuk kebijakan luar negeri mereka tetap terikat dengan pemerintah pusat Filipina.
Selain itu, mantan anggota Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) dan pejuang MILF yang memenuhi syarat dapat bergabung dengan angkatan bersenjata resmi Filipina. (Rafa/arrahmah.com)
