JAKARTA (Arrahmah.com) – Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Jenderal (Purn) Djoko Santoso dan kawan-kawan yang berada dalam organisasi BPN dilaporkan atas dugaan makar ke Bareskrim Polri.
Djoko dan kawan-kawan dilaporkan seseorang bernama Miko Napitupulu.
BacaJuga
“Jadi kami datang ke Bareskrim ini untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana makar, siapa yang kami laporkan adalah BPN yang sekarang sudah berubah menjadi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat,” kata Miko di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (21/5/2019), lansir VIVA.
Miko menjelaskan, laporan dugaan makar dilandasi oleh beberapa peristiwa salah satunya pernyataan Amien Rais selaku anggota Dewan Pembina BPN yang menyerukan gerakan people power pada 31 Maret yang lalu.
“Meskipun belakangan diubah menjadi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat,” jelasnya.
Kegiatan pengungkapan fakta kecurangan pilpres yang diselenggarakan BPN di Hotel Grand Sahid Jakarta beberapa waktu lalu juga juga dituding makar.
Atas dasar tersebut, lanjut Miko, dirinya melaporkan BPN sebagai lembaga lantaran pencetus gerakan people power.
“Yang kami laporkan adalah lembaganya BPN. Jadi BPN ini sebagai pencetus gerakan people power itu, bahwa di BPN itu ada orang-orangnya itu nanti kami akan sampaikan dalam laporan ini ada surat keputusan dari BPN disitu ada Saudara Amien Rais, Djoko Santoso dan banyak nama lain, semua di situ ada surat keputusan dari BPN ini,” terangnya.
Miko membawa sejumlah barang bukti di antaranya rekaman video pernyataan Amien Rais, Eggi Sudjana dan surat-surat keputusan yang dikeluarkan BPN.
Laporan ini diterima Bareskrim Polri dengan nomor LP/B/0495/V/2019/Bareskrim tanggal 21 Mei 2019.
Dalam laporan tersebut pelapor bernama Miko Napitupulu dan terlapor disebut Djoko Santoso dkk.
Dalam laporan tersebut, Djoko Santoso dkk disangkakan dalam tindak pidana terhadap keamanan negara/makar UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP Pasal 110 Jo Pasal 108 (1) dan/atau Pasal 163 Bis Jo Pasal 146.
Sebelumnya, Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengatakan people power merupakan konsekuensi demokrasi, tidak melanggar konstitusi serta tidak boleh dihalang-halangi.
“Tetapi syaratnya people power itu merupakan aksi damai, tanpa kekerasan dan tidak terjebak anarkisme,” ujar Din seusai Pengkajian Ramadhan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI di Jakarta, Ahad (19/5/2019), lansir Harian Terbit.
(ameera/arrahmah.com)
