NEW YORK CITY (Arrahmah.id) – “Israel” akan menolak visa bagi para pejabat PBB, kata duta besarnya untuk PBB, seiring perselisihan negara dengan organisasi internasional tersebut semakin mendalam.
Gilad Erdan membuat pernyataan tersebut pada Rabu (25/10/2023), menurut media “Israel”, ketika dampak dari pidato Sekjen PBB di Dewan Keamanan pada hari sebelumnya terus berlanjut.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres secara tidak langsung mengkritik “Israel” yang memerintahkan evakuasi warga sipil dari utara ke selatan Jalur Gaza. Dia juga mengatakan serangan Hamas terhadap “Israel” pada tanggal 7 Oktober tidak terjadi “dalam ruang hampa” karena Palestina telah “menjadi sasaran pendudukan yang menyesakkan selama 56 tahun”.
Banyak negara menyambut “pendekatan sangat seimbang” Guterres, lapor Gabriel Elizondo dari Al Jazeera dari New York. Namun, “Israel” marah dan para pejabatnya meminta Sekjen PBB untuk mengundurkan diri.
Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen, yang hadir dalam debat tersebut, “sangat kecewa”, kata Elizondo, “sehingga dia membatalkan pertemuan dengan sekretaris jenderal yang seharusnya diadakan pada Selasa sore”.
“Sungguh tidak biasa melihat reaksi seperti ini terhadap Sekretaris Jenderal,” tambah Elizondo.
“Karena pernyataannya [Guterres], kami akan menolak mengeluarkan visa kepada perwakilan PBB,” kata Erdan kepada Radio Angkatan Darat. “Kami telah menolak visa untuk Wakil Sekretaris Jenderal Urusan Kemanusiaan Martin Griffiths. Waktunya telah tiba untuk memberi mereka pelajaran.”
Erdan mengatakan di X, bahwa Sekjen PBB telah “menyatakan pemahamannya terhadap terorisme dan pembunuhan” melalui pidato ini.
Kemudian, Guterres mengunggah cuplikan pidatonya di X dalam upaya untuk menunjukkan bahwa dia telah mengkritik Hamas dan “Israel” atas krisis di Gaza.
“Keluhan rakyat Palestina tidak bisa menjadi pembenaran atas serangan mengerikan yang dilakukan Hamas. Serangan-serangan mengerikan itu tidak bisa membenarkan hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina,” tulisnya.
Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam seruan “Israel” agar Sekretaris Jenderal PBB mengundurkan diri, dan menggambarkannya sebagai “serangan yang tidak beralasan”.
Dalam unggahan di X, Kementerian Palestina menggambarkan posisi “Israel” sebagai “perpanjangan” dari “rasa tidak hormat dan kurangnya komitmen” terhadap PBB, piagam, dan resolusi mengenai Palestina.
Guterres, yang pekan lalu melakukan perjalanan ke penyeberangan Rafah dalam upaya mendapatkan bantuan melalui perbatasan antara Mesir dan Gaza, dalam pidatonya juga menyambut baik masuknya tiga konvoi bantuan sejauh ini.
Namun Sekjen PBB mengatakan bantuan tersebut hanyalah “setetes bantuan di lautan kebutuhan”, sebagaimana Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) memperingatkan bahwa mereka akan terpaksa berhenti bekerja pada Rabu (25/10) karena kekurangan bahan bakar.
“Untuk meringankan penderitaan yang luar biasa, membuat pengiriman bantuan lebih mudah dan aman, dan memfasilitasi pembebasan sandera. Saya menegaskan kembali seruan saya untuk segera melakukan gencatan senjata kemanusiaan,” kata Guterres. (zarahamala/arrahmah.id)