JAKARTA (Arrahmah.com) – Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan pihaknya telah menerbitkan sebanyak 1.600 Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Namun, menurutnya, penerbitan KTP-el tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
“Sampai saat ini kurang lebih sudah 1.600 KTP-el WNA yang diterbitkan di seluruh Indonesia. Dari Papua sampai Aceh. Dengan empat provinsi terbanyak yaitu Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat,” kata Zudan, di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019), lansir Tribunnews.
BacaJuga
Zudan menjelaskan, WNA memang diwajibkan memiliki KTP-el. Namun, dengan syarat sudah mendapatkan surat Izin Tinggal Tetap dari imigrasi.
“Mengenai KTP-el untuk WNA. KTP-el bagi WNA sudah diatur di dalam UU 24/2013 diatur dalam pasal 63 dan 64. Jadi ini ssudah sesuai aturan UU. Kami hanya menjalankan,” jelasnya.
Undang-undang tersebut berbunyi, pada Pasal 63 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
Pada ayat (1) Pasal 63 UU Nomor 24 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el. Dan ayat (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
Kemudian ayat (4) Pasal 63 UU Nomor 24 Tahun 2013 juga menjelaskan bahwa “ Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir”.
Pada ayat (5) UU Nomor 24 Tahun 2013 Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian. Serta di ayat (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
Selain itu, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006 juncto UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, penduduk di Indonesia dibagi dua, yakni WNI dan WNA. Sama seperti WNI, WNA juga diwajibkan memiliki KTP eletronik.
Mencegah kekhawatiran para WNA itu menyusup ke DPT, KPU akan temui Kemendagri untuk bertukar informasi.
Pertemuan tersebut dalam rangka meminta pemahaman dari Kemendagri soal informasi jumlah KTP elektronik yang dimiliki warga asing saat ini.
“Sore ini saya akan menemui Kementerian Dalam Negeri, semoga ada tukar menukar informasi kita mendapat pemahaman mendapat informasi tentang tentang hal itu,” kata Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (27/2), lansir Tribunnews.
(ameera/arrahmah.com)
