ISLAMABAD (Arrahmah.com) – Sebuah laporan yang disampaikan sebuah organisasi AS di Islamabad pada Kamis (9/12/2010) menyatakan bahwa pemerintah Pakistan mengabaikan skala kematian warga sipil dalam perang melawan militansi yang terus meningkat di negara tersebut. Organisasi itu pun memperingatkan bahwa pemerintah bisa kehilangan kredibilitasnya kecuali semua kebijakan yang dikeluarkan dalam bingkai perang melawan teror ini meminimalisasi kerugian sipil.
Campaign for Innocent Victims in Conflict (CIVIC) mengatakan angka kematian warga sipil di Pakistan pada tahun 2009 lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian di Afghanistan pada periode yang sama.
Christopher Rogers, penulis studi tersebut, mengatakan jumlah korban sipil – yang tewas dan cedera – sangat signifikan di Pakistan.
“Salah satu temuan yang lebih mengejutkan adalah bahwa korban sipil di Pakistan bahkan lebih besar dibandingkan di Afghanistan. Ada lebih dari 2.100 kematian warga sipil di tahun 2009 dari akibat agenda perang melawan terorisme di Pakistan dan jumlahnya sebanding sejauh ini pada tahun 2010. Di Afghanistan ada sekitar jumlah yang sama warga sipil yang tewas tapi dari segala bentuk kekerasan konflik terkait termasuk serangan udara NATO, baku tembak artileri antara ‘militan’ dan pasukan ISAF,” kata Rogers.
Penelitian ini didasarkan pada wawancara selama tahun lalu dengan pembuat kebijakan, staf LSM, dan lebih dari 160 warga sipil Pakistan yang mengalami kerugian langsung dari konflik di barat laut.
PBB mengatakan lebih dari 2.400 warga sipil tewas di Afghanistan pada tahun 2009. CIVIC mengatakan korban sipil di Pakistan mungkin melebihi angka di Afghanistan jika kerugian dari operasi militer Pakistan dan serangan pesawat tanpa awak AS.
Bersamaan dengan dikeluarkannya dipublikasikannya temuan CIVIC ini, puluhan orang, yang sebagian besar berasal dari Waziristan Utara, mengadakan aksi unjuk rasa memprotes serangan pesawat tanpa awak Amerika Serikat yang telah membantai warga sipil dalam jumlah yang tidak sedikit.
Hampir semua keluarga korban yang dijadikan responden oleh CIVIC menyatakan pemerintah Pakistan dan Amerika Serikat harus bertanggung jawab. (althaf/arrahmah.com)