(Arrahmah.com) – “Saya ambil contoh, uang satu triliun itu bisa dipakai untuk membangun antara lain: 3.451m jembatan, 155km jalan, 11.900 rumah prajurit TNI, 50 rumah sakit, 6.765 kelas dan lain-lain. Jadi banyak sekali yang bisa digunakan untuk infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Itu semua disiapkan untuk memperoleh generasi bangsa yang sehat, cerdas dan produktif untuk menyongsong Indonesia gemilang di 2045.”
Paragraf di atas saya kutip dari penjelasan panjang lebar Nufransa Wira Sakti di salah satu grup whats up. Si penulis bukanlah orang sembarangan. Dia Kepala Biro Komunikasi & Layanan Informasi Kementerian Keuangan. Jabatan Eselon 2 yang lumayan mentereng.
Dengan tulisan itu Nufransa menjawab Iramawati Oemar yang bertanya kepada Menkeu tentang utang negara, dana haji, dan gaji PNS. Sebagai pejabat Humas, wajar saja kalau dia menjadi Jubir bosnya, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI)
Setahu saya, Irmawati Oemar adalah pegiat media sosial. Beberapa waktu belakangan dia banyak mengkritisi kebijakan pemerintah, khususnya Menteri Keuangan. Tulisan Irmawati yang dimaksud Nufransa dalam jawabannya itu berjudul “Sudahlah Bu Sri, Berterusterang Sajalah Pada Rakyat.”
Di artikel tersebut, Irmawati mempertanyakan kapasitas dan kapabelitas Sri yang tidak mampu menjelaskan untuk apa saja utang negara saat saat raker dengan DPR. Rupanya artikel yang menjadi viral ini mengusik ketenangan Jeng Sri. Itulah mungkin sebabnya Nufransa menulis sepertti tadi.
Sebetulnya apa yang ditulis Irma bisa disebut mewakili pernyataan dan pertanyaan publik.
Dengan angle sedikit berbeda, pada 26 Juli saya juga menulis tema serupa dengan judul, “Pajak dan Utang yang Memiskinkan.” Benang merah kedua tulisan itu sama-sama cemas akan utang negara yang terus ditimbun pemerintah yang kian lama kian menjulang dan mengkhawatirkan.
Dahsyatnya Rp1 triliun
Kembali ke alinea awal tulisan ini, Nufransa menjelaskan betapa berharganya tiap triliun rupiah yang dialokasikan untuk membangun infrastruktur. Membaca kalimat ini, awalnya saya sempat rada bingung juga. Benarkah tiap triliun bisa digunakan untuk membangun 3.451m jembatan, 155km jalan, 11.900 rumah prajurit TNI, 50 rumah sakit, 6.765 kelas dan lain-lain? Sedahsyat itu kah?
Dengan kalkulator, saya jadi tahu kalau rumah prajurit TNI bisa dibangun dengan biaya Rp84 juta/unit (Rp 1 triliun dibagi 11.900 rumah). Ini masuk akal. Dari sini, saya kemudian
menyimpulkan, mungkin maksud Nufransa adalah Rp 1triliun bisa untuk membangun 3.451m jembatan, atau 155km jalan, atau 11.900 rumah prajurit TNI, atau 50 rumah sakit, dan atau 6.765 kelas dan lain-lain.
Jadi, ada tambahan kata “atau” untuk jeda tiap aktivitas pembangunan infrastuktur dengan dana Rp 1 triliun. Hal ini sepertinya sepele. Namun jika tidak ditambahkan kata “atau” maka kesannya Rp 1 triliun bisa untuk membangun 3.451m jembatan, dan 155km jalan, dan 11.900 rumah prajurit TNI, dan 50 rumah sakit, dan 6.765 kelas secara akumulatif.
Itu soal penempatan kata depan (dan/atau) yang bisa mengubah makna namun diabaikan oleh Nufransa. Agak memprihatinkan juga sebetulnya. Bagaimana mungkin seorang pejabat eselon dua yang bertanggungjawab dalam hal komunikasi di kementeriannya kok bisa-bisanya abai untuk urusan sevital itu.
Lalu, jika angka-angka versi Nufransa itu benar, mestinya tidak ada lagi prajurit TNI yang tidak punya rumah. 11.900 unit rumah itu banyak, lho. Di APBN 2017, anggaran infrastruktur menempati peringkat ketiga setelah bayar utang dan pendidikan. Jumlahnya mencapai Rp387,3 triliun. Dengan uang ini, maka bisa dibangun lebih dari 4,6 juta unit rumah untuk prajurit. Berdasarkan data Forbes, pada 2016 jumlah pasukan aktif TNI kita hanya sekitar 676.500 personal. Jumlah itu sudah mencakup seluruh angkatan, baik AD, AU, maupun AL. Dari prajurit dua hingga jenderal bintang empat.
Hehehe… tentu saja, Pemerintah tidak mungkin mengalokasikan seluruh anggaran infrastruktur untuk membangun rumah prajurit TNI. Tapi yang mau saya sampaikan adalah, betapa sangat berartinya dana Rp 1 triliun kalau digunakan untuk membangun infrastruktur. Dengan ‘hanya’ mengalokasikan Rp10 triliun saja, maka dalam tempo lima tahun seluruh prajurit TNI sudah punya rumah. Lumayan sejahteralah mereka.
Berbekal tulisan Nufransa, dengan anggaran Rp387,3 triliun, kita bisa membangun 60.032 km jalan, atau 31.336.572 m jembatan, atau 19.365 rumah sakit, atau 2.620.085 kelas. Sungguh luar biasa.
Silakan pemerintah membagi duit yang Rp387,3 triliun anggaran itu untuk keperluan pembangunan infrastruktur apa saja berdasarkan prioritas dan proporsional. Saya yakin, hasilnya tetap luar biasa. Anda bisa membayangkan, betapa hiruk pikuknya pembangunan yang terjadi untuk menghabiskan dana yang Rp387,3 triliun itu.
Sekarang mari kita berandai-andai. Di APBN 2017, prioritas pertama belanja adalah pembayaran utang. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, mencapai Rp486 triliun. Dari jumlah itu, Rp221 triliun di antaranya untuk membayar bunga utang. Ingat, hanya untuk membayar bunga utang (dengan huruf tebal).
Kalau saja sebagai pendisain APBN Ani punya keberpihakan kepada rakyat Indonesia, tentu dia tidak akan mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk membayar cicilan pokok dan
bunga utang. Di saat ekonomi lesu, bukankah sebaiknya dia memompa anggaran bagi kebutuhan domestik untuk membuka lapangan kerja, menggenjot konsumsi, mendongkrak ekspor? Sekadar informasi saja, konsumsi publik menyumbang 56% pertumbuhan ekonomi, lho.
Ilusi dan halusinasi?
Akan sangat elok, bila setengah saja atau Rp243 triliun dari anggaran bayar utang yang Rp486 triliun tadi digelontorkan ke dalam negeri. Maka kita akan bisa membangun 2.176.165 m jembatan, atau 97.697 km jalan, atau lebih dari 7,5 juta rumah prajurit TNI, atau 36.515 rumah sakit, atau 4.263.980 kelas dan lain-lain. Wuih… dahsyat sekali!
Sayangnya, angka-angka tadi cuma ilusi atau halusinasi. Pertama, karena faktanya sampai kini benar-tidaknya anggaran infrastruktur digunakan sesuai yang dianggarakan masih gelap gulita. Kedua, faktanya Ani tetap mementingkan pembayaran utang. Buat Menkeu pejuang neolib sejati seperti dia, memenuhi kewajiban kepada kreditor adalah hal utama dan pertama. Persoalan untuk itu dia harus memotong berbagai anggaran sosial dan rakyat kian tercekik hidupnya, itu perkara lain.
Ketiga, adalah hal yang nyaris mustahil dia mau memotong anggaran bayar utang dan menggerojok ke dalam negeri untuk memompa ekonomi. Keempat, jangan-jangan anggaran untuk infratruktur pun sebagian dia geser untuk bayar utang agar para kreditor tetap happy. Who knows?
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, biarkan kami rakyat Indonesia sekali lagi bertanya; kemana kamu alokasikan uang pajak dan utang kami, Sri?
Jakarta, 7 Agustus 2017
Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)
(*/arrahmah.com)
