MUZAFFARABAD (Arrahmah.com) – Seorang komandan kelompok pembela Kashmir (1/9/2019) bahwa Pakistan harus mengirim pasukan untuk melindungi rakyat Kashmir yang dikuasai India jika PBB tidak mengirim pasukan penjaga perdamaian, setelah New Delhi mencabut otonominya bulan lalu.
“Ini mengikat angkatan bersenjata Pakistan, kekuatan nuklir Islam pertama, untuk memasuki Kashmir yang diduduki India untuk secara militer membantu orang-orang di wilayah itu,” Syed Salahuddin, yang memimpin aliansi lebih dari puluhan kelompok yang memerangi pemerintah India di Kashmir, mengatakan.
Komentarnya menggarisbawahi tekanan domestik yang meningkat pada Perdana Menteri Pakistan Imran Kahn untuk mengambil tindakan tegas setelah India menanggalkan status khusus Kashmir pada 5 Agustus. Khan sejauh ini fokus pada kampanye diplomatik global demi mengutuk tindakan India.
“Dalam masa-masa pengujian ini … dukungan diplomatik dan politik belaka tidak akan berhasil,” lanjut Salahuddin pada aksi pertemuan yang dihadiri ratusan orang di Muzaffarabad, ibukota zona Kashmir Pakistan.
Penghapusan status khusus India terhadap wilayah Kashmir yang dikuasainya memungkinkan New Delhi memblokir hak kawasan untuk membingkai undang-undang sendiri dan memungkinkan non-penduduk untuk membeli properti di sana. Pemerintah mengatakan reformasi tersebut akan memfasilitasi pengembangan Kashmir, untuk kepentingan semua.
Namun langkah itu membuat marah banyak penduduk di wilayah yang sejak itu berada di bawah pengekangan keamanan sejak saluran telepon, internet dan jaringan televisi diblokir dan pembatasan pergerakan diberlakukan.
Islamabad tahun ini mengumumkan pihaknya menindak kelompok-kelompok ‘militan’ di tengah-tengah tekanan global untuk melakukannya setelah sebuah kelompok melancarkan serangan mematikan terhadap polisi paramiliter India di Kashmir pada Februari.
Salahuddin mengatakan bahwa “langkah keras” yang diambil oleh pemerintah Pakistan telah menghambat kemampuan kelompoknya untuk mengambil tindakan.
“Langkah-langkah ini telah menahan kami untuk meluncurkan perlawanan bersenjata terhadap India,” katanya.
Para pejabat di Pakistan mengatakan pemerintah berusaha menunjukkan bahwa mereka berperilaku bertanggung jawab dan telah menolak saran bahwa mungkin ada godaan untuk menggunakan ‘militan’ sebagai proksi terhadap India.
Salahuddin, yang berasal dari kota Badgam di Kashmir yang dikelola India, ditempatkan pada daftar teroris global oleh Washington pada tahun 2017, sebuah langkah yang oleh pemerintah Pakistan pada waktu itu disebut tidak dapat dibenarkan. (Althaf/arrahmah.com)
