XINJIANG (Arrahmah.id) – Kelompok hak asasi Uighur menyerukan agar kepala hak asasi manusia PBB mengundurkan diri setelah mereka mengatakan bahwa dia hanya mengikuti gaya bicara pemerintah Cina dalam konferensi pers terbaru tentang perjalanannya ke wilayah Xinjiang di Cina barat laut dan gagal untuk mengecam penindasan yang dihadapi warga Uighur di sana sebagai genosida.
Michelle Bachelet, mantan presiden Chili yang menjabat sebagai komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia sejak 2018, melakukan kunjungan enam hari ke Cina pekan lalu, termasuk tempat-tempat di kota pesisir Guangzhou dan Urumqi (dalam bahasa Cina, Wulumuqi) dan Kashgar (Kashi) di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang (XUAR).
Pada konferensi pers 28 Mei di Beijing untuk menandai akhir kunjungan, Bachelet mengatakan dia telah “mengajukan pertanyaan dan kekhawatiran tentang penerapan langkah-langkah kontra-terorisme dan deradikalisasi dan penerapannya secara luas dan dampaknya terhadap hak-hak Uighur dan minoritas Muslim lainnya di XUAR”.
Bachelet, yang mengatakan sebelum perjalanannya bahwa dia tidak akan melakukan penyelidikan seperti yang didorong oleh kelompok hak asasi Uighur, mengatakan kepada wartawan bahwa dia tidak dapat menilai skala penuh dari apa yang disebut Cina sebagai “pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan” (VETC) di Xinjiang, yang oleh komunitas hak asasi manusia dan para aktivis disebut kamp interniran.
Kelompok-kelompok hak asasi Uighur mempermasalahkan rujukannya pada “deradikalisasi,” “anti-terorisme” dan “pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan,” yang menurut mereka meniru kata-kata yang digunakan Beijing untuk menggambarkan kampanyenya di Xinjiang.
Kampanye untuk Uighur yang berbasis di Washington D.C., mengatakan bahwa Bachelet tidak memberikan transparansi tentang perjalanan itu dan bahwa kunjungan di penjara Xinjiang adalah “palsu gaya Potemkin.”
“Komisaris tinggi telah mempermalukan dirinya sendiri dan kantornya dengan menolak untuk menyelidiki genosida Cina dan mengadopsi, serta mengulangi narasi rezim Cina, yang semakin memperkuat propaganda mereka di PBB,” kata Rushan Abbas, direktur eksekutif organisasi tersebut, kepada RFA pada Selasa (31/5/2022).
“Komentarnya tampaknya dibuat khusus untuk mesin propaganda Beijing, dan dia mengabaikan tugas kantornya dan prinsip pendirian PBB,” katanya. Abbas meminta Bachelet untuk mundur dari jabatannya. (rafa/arrahmah.id)
