JAKARTA (Arrahmah.com) – Pengamat kebijakan publik dari Institute for Strategic and Development (ISDS) Aminudin mengatakan, laporan ADB tentang 22 juta lebih penduduk Indonesia kelaparan merupakan lampu merah bagi pemerintah Jokowi.
ADB adalah lembaga keuangan Internasional kredible yang berbeda dengan IMF yang sering tendensius. Data kelaparan dari ADB itu hampir semuanya adalah berlatar petani.
“Sayang laporan ADB gagal mengungkap lebih detail penyebab parahnya kemiskinan di era Jokowi. Namun yang jelas jumlah 22 juta orang Indonesia kelaparan hingga bisa menyebabkan kematian hanyalah puncak gunung es. Karena contohnya kelaparan di Papua juga terjadi di daerah pedalaman dan pedesaan,” ungkapnya.
Pengamat Masalah Sosial, Frans Immanuel Saragih mengatakan, laporan ADB tersebut menunjukkan Indonesia berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Karena angka kelaparan yang begitu tinggi tidak mungkin datang secara tiba tiba. Artinya banyak jumlah orang yang kelaparan itu ada proses yamg menahun dan tidak ditangani secara komprehensif.
“Beberapa kali kita membaca bahwa impor dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan pangan, dan Bulog mengatakan persediaan pangan berlebih tidak perlu impor, ADB sebagai sebuah lembaga yang kredibel pasti memiliki data yang valid , dan ini perlu kita sikapi dengan cermat,” terangnya.
Sebagai solusi untuk mengatasi kelaparan, sambung Frans, harus ada perbaikan sistem pertanian, ketahanan pangan, ekspor dan import. Selain itu juga harus ada pemberdayaan secara optimal usaha kecil dan menengah yang menyentuh rakyat banyak sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan daya beli. Investasi optimal dibidang pertanian,perkebunan , peternakan dan perikanan.
“Apabila itu dilakukan secara cermat dan terukur saya rasa dapat mengikis jauh angka kemiskinan dan kelaparan penduduk,” pungkasnya.
Sebelumnya, Asian Development Bank (ADB) melaporkan 22 juta orang Indonesia masih menderita kelaparan. ADB bersama International Food Policy Research Institute (IFPRI) mengungkapkan hal itu dalam laporan bertajuk ‘Policies to Support Investment Requirements of Indonesia’s Food and Agriculture Development During 2020-2045’.
Kelaparan yang diderita 22 juta orang tersebut, atau 90 persen dari jumlah orang miskin Indonesia versi Badan Pusat Statistik (BPS) yang sebanyak 25,14 juta orang dikarenakan masalah di sektor pertanian, seperti upah buruh tani yang rendah dan produktivitas yang juga rendah.
“Banyak dari mereka tidak mendapat makanan yang cukup dan anak-anak cenderung stunting. Pada 2016-2018, sekitar 22,0 juta orang di Indonesia menderita kelaparan,” terang laporan yang dilansir di laman resmi ADB, Rabu (6/11/2019).
(ameera/arrahmah.com)
