KABUL (Arrahmah.com) – Lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB pada Rabu (22/9/2021) menemukan kesamaan di Afghanistan dengan para pejabat mengatakan semua kekuatan akan menekan Taliban untuk lebih inklusif setelah mereka mengambil alih kekuasaan.
Cina dan Rusia telah menggambarkan kemenangan Taliban bulan lalu sebagai kekalahan bagi AS dan bergerak untuk bekerja dengan kelompok tersebut, tetapi tidak ada negara yang bergerak untuk mengakui pemerintah Taliban.
BacaJuga
Semua kekuatan Dewan Keamanan menginginkan “Afghanistan yang damai dan stabil di mana bantuan kemanusiaan dapat didistribusikan tanpa masalah dan tanpa diskriminasi,” kata Sekretaris Jenderal Antonio Guterres kepada wartawan setelah pertemuan selama Sidang Umum tahunan.
Mereka menginginkan “Afghanistan di mana hak-hak perempuan dan anak perempuan dihormati, Afghanistan yang bukan tempat perlindungan bagi terorisme, Afghanistan dengan pemerintah inklusif yang mewakili semua bagian dari populasi,” katanya.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan para menteri luar negeri Inggris, Prancis dan Rusia bertemu secara langsung sementara rekan mereka dari Cina Wang Yi bergabung dengan mereka secara virtual untuk pembicaraan lebih dari satu jam.
“Saya tidak berpikir ada orang yang puas dengan komposisi pemerintahan sementara ini, termasuk Cina,” kata pejabat AS.
Berbicara kepada AFP sebelum pertemuan, duta besar Cina untuk PBB, Zhang Jun, setuju bahwa kelima kekuatan itu semuanya menginginkan pemerintahan yang inklusif.
“Persatuan ada di mana-mana,” katanya.
Cina sebelumnya telah mengkritik AS karena membekukan miliaran dolar aset Afghanistan.
Tetapi Beijing juga ingin agar negara tetangga itu tidak menjadi basis bagi kelompok-kelompok militan luar.
Afghanistan juga menjadi subjek pembicaraan virtual oleh G20 yang mencakup partisipasi beberapa negara lain termasuk Qatar, pusat diplomasi Taliban.
Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas, berbicara di G20, memperbaharui kekhawatiran tentang pemerintahan sementara yang tidak termasuk non-Taliban dan memiliki menteri yang masuk daftar hitam oleh PBB atas tuduhan terorisme.
“Pengumuman pemerintah non-inklusif adalah kesalahan taktis oleh Taliban, karena akan mempersulit kami untuk terlibat dengan mereka,” klaim Maas.
“Penting bagi mereka untuk mendengar ini dari kita semua. Dan kita juga harus berbicara dengan satu suara dalam hal parameter politik dasar dan tolak ukur untuk setiap keterlibatan di masa depan dengan mereka.”
Taliban telah meminta untuk berbicara di Majelis Umum PBB tetapi AS, yang duduk di komite kredensial, telah menjelaskan bahwa tidak ada keputusan yang akan dibuat sebelum KTT berakhir awal pekan depan. (haninmazaya/arrahmah.com)
