BANJAR (Arrahmah.com) – Mengutip laporan HTI Jabar, Rezim Jokowi-JK jelas semakin mengokohkan demokrasi dan kapitalisme di Indonesia, padahal demokrasi adalah sistem yang paling kejam.
“Dulu raja dalam sistem monarki zhalim terhadap rakyat, tetapi dzalim-nya raja mengatas namakan dirinya sendiri. Kemudian dalam sistem theokrasi, penguasa melakukan penindasan kepada rakyat dengan mengatas namakan Tuhan. Namun demokrasi justru menindas rakyat mengatas namakan rakyat itu sendiri,” ungkap Luthfi Afandi, SH, MH dalam Halqah Islam dan Peradaban (HIP) yang diadakan HTI Kota Banjar di Gedung Dakwah, Ahad (2/11/2014).
BacaJuga
Luthfi mencontohkan, rencana pemerintah menaikkan harga BBM diklaim untuk kepentingan rakyat. Padahal yang terkena dampak dari kenaikkan BBM justru rakyat, yang sengsara karena kenaikan BBM adalah rakyat.
“Lalu bagaimana bisa pemerintah mengatakan ini untuk kepentingan rakyat,” tanyanya.
Selain itu, menurut Luthfi, terpilihnya Jokowi sebagai pemimpin baru Indonesia tidak akan mengalami perubahan menuju kebaikan karena tidak ada perubahan pada sistem politik, hukum, dan ekonomi yang jelas-jelas telah gagal. Ditambah lagi banyak bukti dan analisis yang menunjukkan bahwa pemerintahan baru masih tetap dalam intervensi dan kendali asing. Ia mengungkapkan fakta bahwa paska pelantikannya sebagai presiden, Jokowi segera didatangi wakil-wakil negara asing, dari dubes Australia dan hingga Menlu AS.
“Ini menandakan bahwa Jokowi sangat spesial bagi mereka” katanya.
Selanjutnya dia menegaskan bahwa perubahan hanya akan terjadi jika yang hanya berubah bukan hanya rezimnya tapi sistemnya. Dia mengibarkankan sistem adalah mobil sedangkan rezim adalah supirnya. “Jangan hanya mengganti supir saja, tapi juga mobilnya.” ucapnya.
Sistem Islam sebagai solusi
Maka ia menyampaikan solusi untuk terjadinya perubahan yang hakiki hanyalah bisa diraih dengan Islam saja. Sembari mengutip surat al-Anbiya ayat 107 bahwa Islam adalah rahmat bagi semua. Sehingga sistem yang baik adalah sistem yang berasal dari Allah SWT. islam itu adalah sistem yang lengkap. “Islam adalah agama dari Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri dan dengan sesama manusia” jelasnya.
Namun Islam yang lengkap itu hanya akan menjadi konsep saja bila tidak diterapkan, sehingga wajib ditegakkannya khilafah sebagai pelaksanaan Syariah Islam secara kaffah, sehingga menegakkan khilafah adalah wajib. “Bahkan mu’tabar ulama menyebut bila ada yang mengatakan khilafah adalah sunah maka ia tuli terhadap Syariah. apalagi yang mengatakan kalau kilafah tidak wajib.” tegasnya.
Di akhir, Ustadz Luthi menjelaskan cara penegakkan Khilafah yang Syari, sekaligus mengajak hadirin untuk ikut berjuang dengan berdakwah Syariah dan Khilafah.
Pada kesempatan yang sama Ketua DPD II Kota Banjar, Ustadz Zaenal Arifin, S.sos.I dalam sambutannya menyampaikan bahwa Islam mengatur segala aspek kehidupan termasuk dalam kepemimpinan.
“Kepimpinan dalam Islam adalah amanah dari Allah SWT. kemimpinan adalah sebuah amanah. Amanah kepemimpinan adalah menjalankan perintah-perintah Allah dalam memelihara kemaslahatan rakyat, amanah kekusaan harus digunakan untuk memutuskan segala perkara menurut wahyu Allah SWT.” terangnya.
Penjelasan materi ini mampu menyedot perhatian peserta yang memadati Gedung Dakwah Kota Banjar, Ini terlihat dari antusiasnya peserta mengikuti acara dengan seksama sekitar 400 orang dari kalangan ulama, asatidz, tokoh masyarakat, pengusaha, mahasiswa, majlis taklim dan lain-lain. Acara yang di mulai sekitar pukul 08.30 dan berkahir sekitar pukul 11.30 WIB. dengan ditutup dengan do’a oleh Ust. Husen Al Banjari. (azm/arrahmah.com)
