NEW DELHI (Arrahmah.com) – Mahkamah Agung India telah memerintahkan empat nasionalis Hindu terkemuka dari Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa untuk diadili atas penghancuran sebuah masjid abad ke-16 lebih dari 25 tahun yang lalu, Newsweek melansir pada Rabu (19/4/2017).
Lal Krishna Advani, sekutu dekat Perdana Menteri Narendra Modi dan calon kandidat untuk kepresidenan India, dituduh bersama veteran BJP Murli Manohar Joshi, Kaylan Singh dan Uma Bharti karena menghasut para nasionalis Hindu untuk menghancurkan Masjid Babri di negara bagian utara Uttar Pradesh pada tahun 1992.
Penghancuran masjid – yang dibangun atas perintah Kaisar Mughal Babur di kota Ayodhya lebih dari 500 tahun yang lalu – menyebabkan kerusuhan dimana lebih dari 2.000 orang terbunuh. Kelompok garis keras Hindu telah memperdebatkan sebuah kuil di lokasi tersebut selama beberapa dekade, dan ini merupakan penyulut kerusuhan antara umat Islam dan Hindu.
Nasionalis Hindu mengklaim bahwa masjid tersebut berdiri di tempat kelahiran Rama, dewa Hindu yang dihormati, dan kuil Hindu yang hancur dan berusia ribuan tahun. BJP secara resmi masih mendukung pembangunan sebuah kuil di lokasi tersebut, namun pemerintah sebelumnya menolak usulan itu.
Putusan Mahkamah Agung pada Rabu (19/4) terjadi setelah pengadilan yang lebih rendah menjatuhkan tuntutan yang diajukan terhadap keempat orang tersebut oleh Biro Investigasi Pusat India (CBI).
“Kami telah mengizinkan banding CBI terhadap pengadilan Tinggi Allahabad dengan arahan tertentu,” kata hakim, menurut kantor berita Pers Trust of India.
Pengadilan memutuskan bahwa para pemimpin akan menghadapi tuduhan konspirasi yang lebih serius dan diadili oleh pengadilan khusus di Lucknow yang menangani pembongkaran sebenarnya dari masjid tersebut, menurut Zafaryab Jilani, seorang pengacara yang saat ini menangani kasus tersebut.
“Para hakim mengesampingkan perintah pengadilan sebelumnya yang menjatuhkan tuntutan konspirasi terhadap para pemimpin ini,” Jilani menambahkan.
Dari empat orang yang sekarang akan diadili, Singh, yang saat ini menjabat sebagai gubernur Rajasthan, dilindungi oleh undang-undang India untuk menghadapi proses pidana. Persidangannya akan dimulai setelah masa jabatannya berakhir.
Pada saat penghancuran masjid tahun 1992, Singh adalah menteri utama Uttar Pradesh. Ia berperan penting dalam pembongkaran masjid tersebut.
Keputusan pengadilan muncul seiring dengan meningkatnya ketegangan di India, dimana PM India yang juga pemimpin BJP Narendra Modi menghadapi kritik atas perannya dalam kerusuhan anti-Muslim di negara bagian asalnya di Gujarat bulan lalu yang menewaskan seorang pria Muslim dan melukai 14 orang lainnya.
Modi juga menjabat kepala menteri negara bagian Uttar Pradesh selama kerusuhan Gujarat tahun 2002, yang menewaskan sekitar 790 Muslim dan 254 orang Hindu. (althaf/arrahmah.com)