MUZAFFARABAD (Arrahmah.com) – Para pemimpin politik dan mujahidin Kashmir pada Selasa (13/7) menolak perundingan antara kementrian luar negeri India dan Kashmir yang dijadwalkan pekan ini di Islamabad.
“Perundingan ini akan sangat berarti jika Kashmir ambil bagian di dalamnya,” klaim pejabat Pakistan, Raja Farooq Haider, pada konferensi pers di Muzaffarabad, dilansir Dawn.
Kashmir, yang saat ini terpecah menjadi dua wilayah administrasi, di bawah Pakistan dan di bawah India, telah menjadi pemicu dua peperangan antara kedua negara sejak 1947.
Kelompok Hizbul Mujahideen (HM) mengadakan konferensi yang dihadiri 17 organisasi untuk memerangi penguasa India di negara bagian Himalayan di bawah Dewan Jihad.
Konferensi ini muncul dua hari sebelum Kementrian Urusan Luar Negeri India, S.M. Krishna, mengunjungi Islamabad untuk menghadiri perundingan dengan Kementrian Luar Negeri Pakistan, Shah Mehmood Qureishi.
Syed Salahuddin, pemimpin Hizbul Mujahideen dan pimpinan Dewan Jihad mengatakan “resepsi karpet merah yang telah digelar bagi India di Islamabad hanya akan menambah luka bagi Kashmir.”
“Kami semua menolak keras perundingan yang akan terselenggara pada hari Kamis itu. Kami pun tidak akan menyepakati perundingan apapun sampai Kashmir benar-benar berperan di dalamnya,” tambahnya.
“Jihad adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan kekeraskepalaan India. Kami juga akan terus melanjutkan perjuangan kami hingga pasukan musyrik India meninggalkan Kashmir,” ujar Salahuddin.
Kelompok Jammat-ud-Dawa yang sempat dilarang oleh pemerintah Pakistan karena dituduh terkait dengan Lashkar-e-Taiba, juga hadir dalam konferensi tersebut.
“Kami adalah bagian dari pihak yang menuntut pembebasan Kashmir. Hal ini bukanlah tindakan terorisme, namun perjuangan untuk keluar dari penjajahan,” ungkap salah seorang pimpinan Jammat-ud-Dawa,Hafiz Saifullah Mansoor. (althaf/arrahmah.com)
