KABUL (Arrahmah.com) – Presiden Afghanistan Hamid Karzai mengatakan perusahaan keamanan swasta AS, termasuk Xe Services LLC yang sebelumnya dikenal sebagai Blackwater, berada di balik terorisme di negaranya.
Pada konferensi pers di Kabul hari Selasa (26/10/2010), Karzai mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan keamanan AS berada di balik ledakan yang telah merenggut nyawa perempuan dan anak.
Karzai menambahkan bahwa mereka telah menyebabkan “ledakan dan sejumlah tindakan teror lainnya” di beberapa Afghanistan selama bulan terakhir.
Presiden Afghanistan mengatakan pemerintahannya bahkan tidak bisa membedakan antara ledakan bom dilakukan oleh perusahaan keamanan AS dan Taliban.
“Bahkan kami belum tahu berapa banyak dari ledakan ini yang dilakukan Taliban dan berapa banyak dilakukan oleh mereka (AS perusahaan keamanan).”
Blackwater telah terlibat dalam pembunuhan sejumlah warga Afghanistan selama beberapa tahun terakhir. Perusahaan ini pun harus menghadapi meja hijau dan tuntutan sipil, termasuk satu kasus pembunuhan 17 warga sipil Irak selama baku tembak Baghdad pada tahun 2007.
Sebelumnya pada bulan Juni, dilaporkan CIA mengakui bahwa Blackwater telah memuat bom di pesawat AS yang menargetkan sekelompok orang yang diduga militan di Pakistan.
Presiden Afghanistan juga menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan keamanan swasta Amerika yang korup itu yang menyebabkan perang di negaranya berlangsung selama sembilan tahun.
“Kontrak dengan perusahaan keamanan swasta untuk mengamankan proses pembangunan sejumlah infrastruktur pemerintah AS pun telah dihentikan. Kontrak ini bernilai 1,5 miliar dolar,” katanya.
Langkah ini diambil saat Blackwater menandatangani kontrak dengan Departemen Luar Negeri AS senilai $ 10 miliar untuk operasi di Afghanistan.
Pada bulan Agustus, Karzai memerintahkan semua perusahaan keamanan untuk membubarkan diri sebelum akhir tahun.
Beberapa diplomat dan pejabat militer mengatakan Karzai berada di bawah tekanan kuat untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.
Namun, Karzai mengatakan ia yakin dengan keputusannya untuk membubarkan perusahaan keamanan asing di negara itu meskipun AS terus memberikan tekanan untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. (althaf/arrahmah.com)
