JAKARTA (Arrahmah.com) – Kapolri mengklaim bahwa anggaran untuk penanganan ‘terorisme’ akan diungkapkan secara transparan dan bisa dipertanggung jawabkan. Selain itu Polri dan TNI akan bekerjasama dalam penanganan terorisme di Indonesia.
“Kami punya anggaran, baik operasional dan pelaksanaan. Yang jelas kita transparan dan akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan,” kata Kapolri Jenderal Timur Pradopo usai latihan gabungan anti terorisme di Hotel Sultan, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (27/10/2011) seperti yang dikutip detik.com.
Timur mengatakan, dalam penanganan terorisme, langkah preventif harus dilakukan bukan hanya tugas Polri dan TNI tetapi juga masyarakat dalam meredamkan adanya aksi-aksi terorisme tersebut.
“Tidak kalah penting untuk pencegahan, juga harus dikerjasamakan,” jelasnya.
Menurut Timur, seandainya ada titik-titik yang menjadi ancaman aksi terorisme, maka Polri dan TNI akan bersinergi di bawah koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
“Di sini sinergi TNI dan Polri bisa menuntut secara hukum dan sah diproses di peradilan,” ungkapnya.
Sementara itu, dalam acara yang sama, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan, TNI akan bergerak ke lapangan dalam penanganan terorisme ketika ada permintaan dari Polri. Sinergi TNI dan Polri ini bukan berarti Polri tidak bisa menangani terorisme.
“Kami punya kemampuan. Polri juga punya kemampuan. Jika disatukan pasti lebih optimal,” ujarnya.
Namun anehnya, meskipun mengklaim akan diungkapkan secara transparan dan dipertanggung jawabkan, saat ditanyakan mengenai anggaran dana penanganan teroris, Agus enggan menjelaskannya. Yang pasti dana tersebut sudah mendapat persetujuan dari DPR.
“Tak bisa disampaikan. Yang jelas negara menyiapkan untuk penanggulangan teroris,” ungkapnya.
Lho katanya tranparan, tapi kenapa tak bisa disampaikan? (dbs/arrahmah.com)
